RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi B DPRD DKI Jakarta, menyoroti pelaksanaan Program Pangan Bersubsidi selama 2025. Legislator DKI Nova Harivan Paloh menilai, banyak masalah dalam program tersebut. Antara lain, antrean panjang dan keterbatasan stok kuota pangan.
Untuk itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, memaksimalkan lagi ketersediaan stok pangan. Termasuk memperluas program itu di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Bagaimana pendistribusian ke depannya diinfokan, kepada masyarakat di berbagai titik. Agar bisa tersebar di beberapa wilayah,” ujar Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.
Meski demikian, Nova menyebut, anggaran untuk program tersebut sekitar Rp.1 triliun. Khusus untuk penambahan alokasi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak dalam satu sumber pembiayaan, melainkan masuk dalam dua skema. Melalui APBD murni dan APBD perubahan. “Nah, ini yang harus dikaji lebih lanjut bersama Dinas KPKP, sebagai penerima anggaran,” ucap Nova.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....