RRI.CO.ID, Ambon - Asisten 1 Setda Maluku Djalaludin Salampessy mengatakan tiga kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) karena belum tersedia lahan yang sesuai. Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dan Kota Ambon.

“Luas lahan yang dibutuhkan untuk sekolah rakyat berkisar antara 6,3 hingga 7,6 hektare,” ujar Salampessy pada Senin 19 Januari 2026.

Dijelaskan, untuk daerah yang telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan SR yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual. Sedangkan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), masyarakat setempat telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Tiakur, yang sudah disetujui untuk pembangunan sekolah rakyat.

“Seluruh administrasi terkait sertifikasi lahan sedang diproses, dan usulan resmi ke pemerintah pusat segera dilakukan,” ucapnya.

Dikatakan, selain rencana pembangunan di kabupetan/kota, Provinsi Maluku saat ini telah memiliki satu SR perintis, yakni SR40 yang berlokasi di kawasan Lateri, Kota Ambon. Sekolah tersebut telah beberapa kali dikunjungi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para siswa.

“Pak Gubernur mendorong anak-anak di SR40 untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, serta memastikan seluruh dokumen pembelajaran terpenuhi,” katanya.

Ditambahkan, pembangunan SR di Maluku bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.