RRI.CO.ID, Ambon - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, mulai dari kondisi geografis kepulauan hingga kendala sosial di tengah masyarakat. Meski demikian, BPS Maluku optimis pendataan dapat mencapai target 100 persen pada akhir Agustus 2026.

Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaelapia mengaku masih ada sebagian RT, RW, maupun warga yang enggan memberikan data kepada petugas sensus. Kondisi itu dipicu kekhawatiran bahwa data yang diberikan akan berdampak pada pencabutan bantuan sosial atau berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Padahal telah ditegaskan, jika seluruh data responden dijamin kerahasiaannya oleh BPS dan tidak akan disalahgunakan. Jaminan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Ada pula yang takut strategi usaha mereka terbongkar," ujar Pattiwaellapia kepada RRI, Rabu 22 Juli 2026.

Selain tantangan sosial, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sensus. Petugas kerap harus menunda perjalanan antarpulau akibat cuaca buruk, seperti angin kencang dan gelombang tinggi.

Di sejumlah wilayah pegunungan, petugas bahkan harus berjalan kaki selama tiga hari tiga malam untuk menjangkau permukiman warga. Beratnya medan membuat beberapa petugas mengalami kelelahan hingga jatuh sakit saat menjalankan tugas.

"Untuk menjamin keselamatan kerja para petugas di lapangan, BPS telah bekerja sama secara khusus dengan pihak asuransi," katanya.

Hingga saat ini, progres pencacahan lapangan SE 2026 di Maluku telah mencapai 57 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata beberapa provinsi lain, namun BPS Maluku tetap optimis target dapat tercapai sesuai jadwal.

Optimisme itu didukung strategi perekrutan petugas sensus yang berasal dari desa atau kelurahan setempat sehingga lebih memahami karakteristik masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan warga sekaligus memperlancar proses pendataan hingga 31 Agustus 2026.

Maritje menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Selain memotret kondisi ekonomi terkini, sensus juga akan memetakan potensi serta pergeseran struktur ekonomi Maluku sebagai acuan pembangunan di masa mendatang.