RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah menyelesaikan permasalahan banjir khususnya di wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi). Pasalnya banjir menjadi persoalan menahun di wilayah tersebut yang membutuhkan penyelesaian.

Menyikapi persoalan banjir Jabodetabek, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) memprioritaskan penyelesaian banjir. Dan menjadikannya sebagai agenda pokok pembangunan.

"Menurut saya kita perlu cicil agenda di wilayah Jabotabek ini, isu-isu pokoknya bisa kita tuntaskan ke depan. Paling tidak isu menyangkut soal penanganan banjir, yang sudah hampir seumur bangsa ini berdiri sampai hari ini tidak tertangani dengan baik," katanya, dalam rapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Gedung DPR, Senin, 29 Juni 2026.

Selain masalah perencanaan, ia juga memberikan catatan terkait backlog anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, kekurangan anggaran selama dua tahun terakhir harus menjadi acuan bagi kementerian untuk melakukan upaya ekstra agar kinerja tidak terhambat.

"Saya khawatir betul dengan potensi pengawasan yang tidak maksimal. Artinya potensi kita untuk memastikan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik tentu akan menjadi kendala," katanya.

Huda juga memberi perhatian pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Terakit itu, dirinya mendorong adanya alokasi anggaran yang maksimal untuk sertifikasi kompetensi para pekerja infrastruktur nasional.

Ia mengatakan, kualitas pembangunan infrastruktur di masa depan sangat bergantung pada keahlian tenaga kerja yang bersertifikasi dengan baik. Sehingga SDM harus menjadi perhatian dari Kementerian PU.

"Menyangkut soal isu pentingnya kita mendorong apa yang menjadi concern kita semuanya. Yakni menyangkut soal sertifikasi kompetensi para pekerja infrastruktur kita, yang kita berharap ada alokasi yang bisa dimaksimalkan," ujarnya.