RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan pembiayaan FLPP dan rumah susun subsidi bersama Bank Syariah Nasional (BSN). Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto.

Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan Menteri PKP dengan Direktur Utama BSN di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan pembiayaan rumah subsidi, pengembangan rumah susun perkotaan, serta percepatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional secara tepat sasaran.

“Visi Presiden Prabowo adalah membangun rumah susun subsidi di perkotaan. Aturannya juga sedang dibuat dan saya ingin disosialisasikan dan digolkan dengan adanya partisipasi BSN,” ujar dalam keterangan tertulis Kamis, 14 Mei 2026.

Menurutnya, BSN memiliki potensi besar sebagai penggerak pembiayaan perumahan nasional, khususnya pada sektor rumah subsidi dan rumah susun. Penilaian itu didukung posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua berdasarkan aset dan fokus pembiayaan perumahan.

Hingga April 2026, BSN tercatat sebagai penyalur FLPP terbesar kedua secara nasional dengan realisasi 16.523 unit rumah. Sementara itu, target realisasi FLPP BSN sepanjang tahun 2026 mencapai 73.300 unit rumah.

Menteri PKP juga meminta BSN memperkuat dukungan terhadap pengembangan rumah susun subsidi dan KUR sektor perumahan. Ia menilai percepatan program membutuhkan sumber daya yang kompeten, cepat, dan efektif.

“Untuk rumah tapak, BSN saya beri nilai 9, untuk rumah susun kalau bisa saya beri nilai 9 juga untuk tahun ini. BSN dapat merekrut orang-orang yang berkompeten, cepat, loyal dan efektif terhadap program rumah susun ini,” kata Menteri Ara.

Selain FLPP, BSN menargetkan pengajuan KUR perumahan sebesar Rp500 miliar kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian administrasi pengajuan tersebut ditargetkan rampung dalam dua bulan mendatang.

Menteri PKP menegaskan percepatan pembangunan perumahan membutuhkan pola kerja yang adaptif dan kolaboratif. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi untuk memastikan program berjalan sesuai target pemerintah.

“Saya mengembangkan Governmentpreuner di Kementerian saya dengan menggabungkan pemerintah dan swasta,” ujarnya. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi memastikan program perumahan berjalan baik sesuai arahan Presiden.

Sementara itu, Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor menyatakan dukungan penuh terhadap program perumahan pemerintah. Ia mengatakan fokus utama BSN saat ini berada pada penguatan penyaluran FLPP nasional.

“Minat masyarakat terhadap perumahan cukup besar dan sangat kelihatan core fokusnya BSN ini pada FLPP. Kami mendukung program perumahan yang menjadi visi Bapak Presiden Prabowo,” ujar Alex Sofjan Noor.

Menurutnya, BSN juga menyiapkan inovasi digital dan penguatan kerja sama dengan pengembang perumahan. “Kami akan menggandeng ekosistem perumahan, memperkuat kolaborasi dengan developer, mendorong pembiayaan perumahan inklusif dan mengembangkan digitalisasi produk dan layanan," katanya.

Melalui kolaborasi, Kementerian PKP optimistis kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, termasuk rumah susun kawasan perkotaan.