RRI.CO.ID, Purwakarta — Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan industri Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi pekerja industri dengan mobilitas tinggi.

Peninjauan lokasi dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kawasan industri milik PT MOS, Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian pekerja.

Maruarar menegaskan hunian bagi pekerja merupakan kebutuhan mendesak di kawasan industri yang memiliki mobilitas tinggi. Menurutnya, kedekatan tempat tinggal dengan lokasi kerja akan meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup pekerja.

“Kita ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Ia menjelaskan pembangunan rusun subsidi ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kawasan industri. Dengan konsep hunian vertikal dinilai dapat efektif untuk menjawab kebutuhan hunian di wilayah perkotaan dan industri terus meningkat.

“Rusun subsidi ini menjadi solusi tepat di kawasan industri seperti ini. Lahan terbatas, kebutuhan tinggi, maka hunian vertikal menjadi pilihan yang efektif,” ucapnya.

Pemerintah saat ini, lanjutnya, tengah menyiapkan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. “Saat ini Kementerian PKP sedang menyiapkan aturan terkait rusun subsidi dalam bentuk Keputusan Menteri sebagai landasan percepatan pelaksanaan di lapangan,” kata Menteri Ara.

Menteri Ara menekankan bahwa pembangunan rusun harus memperhatikan ekosistem pendukung agar benar-benar layak huni dan berkelanjutan. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pembangunan rusun di kawasan industri sejalan dengan upaya efisiensi energi.

“Dengan hunian yang dekat dengan tempat kerja, pekerja tidak perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ini akan menghemat penggunaan bahan bakar dan menjadi bagian dari efisiensi energi yang kita dorong,” ujar Menteri PKP tersebut.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi untuk mendukung program tersebut. “Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan Peraturan Gubernur yang akan mewajibkan kawasan industri untuk membangun rusun subsidi bagi para pekerja,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Terutama di wilayah industri yang memiliki jumlah pekerja besar dan keterbatasan akses hunian layak.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap penyediaan hunian layak di kawasan industri dapat meningkat. Program ini juga diharapkan mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.