RRI.CO.ID Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mengelar apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional 2026 yang digelar di lapangan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa 28 April 2026.

Dalam apel HKB Nasional, Bertindak sebagai inspektur Upacara Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dan dihadiri Forkopimda TNI/Polri, dan relawan kebencanaan

Dalam sambutan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dr. Surhayanto yang dibacakan Wagub Ahmad Nasrau mengatakan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. HKB 2026 mengusung tema “Siap untuk Selamat: Budaya Sadar Bencana dari Keluarga hingga Negara.”

“Tema ini mengingatkan kita bahwa bencana tidak menunggu kita siap. Yang selamat adalah mereka yang siap,” ujar Ahmad Nausrau.

Berbagai peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari gempa di Cianjur, banjir bandang di Papua, erupsi Gunung Marapi, hingga kebakaran hutan. Rangkaian kejadian itu menjadi pengingat pentingnya kesiapan sejak dini.

Ahmad Nausrau menjelaskan bahwa Indonesia,merupakan negara yang berada di kawasan rawan bencana karena terletak di Cincin Api Pasifik, dengan 127 gunung api aktif serta kondisi tektonik dan iklim yang dinamis. Data tahun 2025 bahkan mencatat lebih dari 3.500 kejadian bencana, atau rata-rata 10 kejadian setiap hari.

Masyarakat diajak melakukan tiga langkah sederhana namun krusial dalam menghadapi bencana. Pertama, mengenali risiko dengan memahami potensi ancaman di lingkungan masing-masing, termasuk melalui platform InaRISK dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kedua, menyiapkan rencana evakuasi keluarga, termasuk menentukan titik kumpul, nomor darurat, serta menyiapkan tas siaga untuk kebutuhan minimal 3x24 jam.

Ketiga, melatih kesiapsiagaan melalui simulasi evakuasi mandiri, termasuk aksi serentak membunyikan sirine atau tanda bahaya selama satu menit pada pukul 10.00 waktu setempat.

“Latihan kecil hari ini adalah keselamatan besar saat bencana terjadi,” lanjutnya.

Dalam sambutan Ahmad Nausrau manyampaikan arahan kepada pemerintah daerah agar memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki peta risiko bencana, jalur evakuasi, serta sistem peringatan dini yang berfungsi.

Keterlibatan berbagai pihak seperti relawan, sekolah, rumah ibadah, hingga organisasi sosial dinilai penting dalam membangun ketangguhan masyarakat.

Selain itu, dunia usaha juga didorong untuk berkontribusi melalui investasi pengurangan risiko bencana, seperti penyediaan gudang logistik, program tanggung jawab sosial (CSR), serta perlindungan aset melalui asuransi.

Generasi muda pun diharapkan berperan aktif sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi kebencanaan, bukan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi saat situasi darurat.

“Ketangguhan bangsa dibangun dari ketangguhan keluarga. Negara hadir, tetapi masyarakat adalah garda terdepan,”pungkasnya.