RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan tantangan utama dalam menyukseskan program imunisasi nasional saat ini terletak pada ranah komunikasi publik. Hal itu disampaikan Wamenkes Dante pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia tahun 2026. di Kantor Ditjen SDM Kesehatan, Jakarta, Selasa 21 April 2026 dikutip dari kemenkes.go.id.

"Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin, kehalalan, hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat. Transformasi sistem kesehatan yang sedang kita jalankan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting yang membutuhkan orkestrasi kuat, terstruktur, dan serempak," ujar Wamenkes Dante.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan, keengganan masyarakat mengikuti program imunisasi—yang berujung pada kasus anak tanpa imunisasi (zero dose)—sangat dipengaruhi oleh disrupsi informasi. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga terpapar berita bohong.

Data Kemenkes menunjukan Cakupan imunisasi Bayi dan Baduta Lengkap di Indonesia hingga 2025 masih belum merata dan banyak daerah belum mencapai target nasional. Cakupan imunisasi anak sekolah hingga 2025 masih belum merata, cakupan masih ada < 88%. Anak dengan zero dose DPT-HB-Hib masih ditemukan di seluruh daerah dan di tahun 2025 sebanyak 991,022, naik dari tahun 2024

Untuk itu forum Bakohumas Kemenkes tahun ini mengangkat tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya" ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi publik serta memperluas jejaring lintas sektor. Aji mengibaratkan peran strategis humas pemerintah layaknya "ikan sapu-sapu" di ekosistem digital.

"Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah dapat menyatukan persepsi dan langkah menjadi garda terdepan menangkal hoaks. Ibaratnya, rekan-rekan Humas bisa menjadi 'ikan sapu-sapu' untuk membersihkan hoaks kesehatan di masyarakat, serta mengamplifikasi pesan positif secara masif," ungkap Aji.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital, Maroli J. Indarto, mengingatkan fenomena infodemic menyebabkan hoaks menyebar lebih cepat daripada fakta medis. Meskipun cakupan imunisasi lengkap anak usia 12–23 bulan pada 2025 telah mencapai 76,9 persen, rantai komunikasi di akar rumput masih memerlukan perbaikan.

"Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh. Dengan lebih dari 10.330 Pranata Humas se-Indonesia, termasuk ratusan di antaranya di Kemenkes, ini merupakan kekuatan besar yang efektif untuk melakukan counter-narasi apabila digerakkan secara serempak," ujarnya.

Melalui sinergi lintas instansi ini, sesama humas pemerintah diharapkan dapat proaktif melakukan prebunking—mengedukasi masyarakat agar mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoaks, khususnya hoaks imunisasi—demi memastikan hak kesehatan setiap anak Indonesia terlindungi secara merata.