RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mendorong pemberdayaan keluarga rentan di Sulawesi Barat. Program difokuskan pada orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Dorongan ini disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan dipimpin Gubernur Suhardi Duka di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Pertemuan berlangsung pada Senin, 13 April 2026. Lokasi berada di ruang rapat Working Space Kementerian Sosial.

Agus Jabo menegaskan pentingnya perluasan kuota program pemberdayaan nasional. Program ini menyasar keluarga penerima manfaat.

Secara nasional terdapat sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat. Mereka diharapkan mendapat intervensi program pemberdayaan.

Namun, kuota yang disetujui saat ini mencapai 200 ribu keluarga. Angka ini meningkat dari sebelumnya sekitar 15 ribu keluarga.

“Kita dorong agar kuota terus meningkat. Semakin banyak keluarga bisa mandiri secara ekonomi,” ucap Agus Jabo.

Program ini diharapkan menyasar orang tua siswa Sekolah Rakyat. Tujuannya memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan dukungan daerah. Program Sekolah Rakyat dikembangkan di dua wilayah.

Dua lokasi tersebut berada di Polewali Mandar dan Mamuju. Pembangunan sarana dan prasarana sedang berlangsung.

Lahan yang disiapkan berkisar antara 6 hingga 8 hektare. Pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan program ini.

Suhardi juga memaparkan kondisi sosial ekonomi daerah. Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,4 persen. Kemiskinan umum berada di angka 10,17 persen.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi daerah cukup positif. Angkanya mencapai 5,36 persen, melampaui nasional.

“Kami berharap dukungan pusat, khususnya program PBI. Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Suhardi.

Ia juga menyoroti masyarakat miskin ekstrem yang belum terdata. Data tersebut belum masuk dalam DTSEN nasional.

Pemerintah daerah telah melakukan verifikasi lapangan secara langsung. Namun sebagian masyarakat belum tercatat dalam sistem.

Daerah berharap dukungan program pasca-pemetaan ekonomi. Program diarahkan pada pengembangan UMKM masyarakat.

Pengrajin tenun menjadi salah satu sektor prioritas. Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran akan diperkuat.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo meminta pengecekan kuota PBI. Pemerintah melakukan pemutakhiran data setiap bulan.

Data ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial secara berkala. Mekanisme ini memastikan ketepatan sasaran bantuan.

“Yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan. Masyarakat membutuhkan bisa diusulkan atau direaktivasi,” katanya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas sosial daerah. Koordinasi diperlukan untuk memastikan data akurat.

Direktur Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena menyampaikan perkembangan program. Pemberdayaan difokuskan pada orang tua siswa.

Di Mamuju terdapat kuota 106 orang tua siswa. Sementara Polewali Mandar sebanyak 71 orang tua.

Sebanyak 24 orang tua belum melalui proses asesmen. Kabupaten Mamuju Tengah belum mengajukan program.

Program pemberdayaan diawali dengan asesmen potensi usaha. Sasaran utama berasal dari kelompok desil satu hingga empat.

“Pendampingan penting agar intervensi tepat sasaran. Program juga harus berkelanjutan,” kata Ketut Supena.

Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi komunitas adat terpencil. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan inklusif.

Melalui sinergi ini, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pendidikan. Program juga mendorong kemandirian ekonomi keluarga.