RRI.CO.ID, Jakarta - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat koordinasi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna memastikan pasokan listrik nasional tetap andal. Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan pengelola pembangkit serta para pemasok batubara.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan pihaknya bertindak sebagai pelaksana kuasa pengadaan batubara berdasarkan kebutuhan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) bersama dua subholding pembangkitnya, yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.

Menurut Mamit, peran PLN EPI adalah memastikan kebutuhan batubara bagi PLTU dapat terpenuhi sesuai perencanaan operasional pembangkit. “PLN EPI berfungsi sebagai pelaksana pengadaan berdasarkan kuasa dari PLN, PLN IP, dan PLN NP untuk memenuhi kebutuhan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh pengelola PLTU,” ujar Mamit, di Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Menurut Mamit, koordinasi logistik pengadaan batubara dilakukan melalui forum rapat bersama yang mempertemukan PLN, PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, serta pemasok batubara. Forum ini difasilitasi oleh PLN EPI untuk menyelaraskan kebutuhan pasokan dengan kemampuan pengiriman dari pihak pemasok.

Melalui rapat penjadwalan bulanan tersebut, para pihak menyepakati berbagai aspek penting dalam rantai pasok energi primer, mulai dari jadwal pengapalan, tujuan pengiriman dari tambang ke PLTU, volume batubara yang dibutuhkan, hingga sumber pasokan yang akan digunakan oleh masing-masing pembangkit.

“Mekanismenya mempertimbangkan kebutuhan pembangkit serta kesepakatan antara pemasok batubara dan PLTU masing-masing,” kata Mamit.

Ia menegaskan, pengaturan yang terkoordinasi ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan batubara, mengingat PLTU masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Dengan koordinasi yang terstruktur, potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda ketahanan energi nasional yang digagas pemerintah. Melalui kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, ketahanan energi ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional.

“Agenda tersebut selaras dengan misi swasembada energi yang menjadi salah satu pilar utama dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Keandalan pasokan batubara untuk PLTU dinilai memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional,” ujarnya.

Menurut Mamit, keberhasilan menjaga pasokan energi primer tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi memerlukan koordinasi yang solid antara pembangkit, pemasok batubara, serta regulator pemerintah.

“Dengan mekanisme ini, koordinasi antara pembangkit, komitmen pemasok batubara untuk memprioritaskan pasokan batubara dalam negeri sebelum ekspor, serta regulator diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan energi primer bagi sistem kelistrikan nasional,” ucapnya.