RRI.CO.ID, Jakarta - Akses pendidikan yang belum merata kembali menjadi sorotan. Peristiwa meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi latar yang memantik evaluasi menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menilai kejadian tersebut bukan kasus tunggal. Ia menyebutnya sebagai alarm keras bahwa pendidikan belum sepenuhnya terjangkau semua anak.

Esti menyampaikan, konstitusi telah mengamanatkan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Dengan anggaran sekitar Rp757 triliun pada 2026, publik seharusnya melihat layanan yang benar-benar merata.

Hal ini, menurutnya, menimbulkan proyeksi bahwa pendidikan sudah merata bahkan sangat memungkinkan untuk bisa terjangkau sampai perguruan tinggi. Namun fakta di lapangan tidak sesuai sebagaimana mestinya.

"Tetapi faktanya bagi seorang anak dari sebuah keluarga yang tidak mampu masih tidak terjangkau, bahkan hanya untuk membeli alat sekolah. Tentu ini PR besar bagi dunia pendidikan," ujarnya dalam sesi sudut dengar parlemen, 19 Februari 2026.

Padahal, lanjut Esti, tercatat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD sekitar Rp800 ribu per siswa per tahun. Dana itu dikelola sekolah untuk kebutuhan operasional dasar.

"Kita sudah mencoba memberikan BOS kepada sekolah, harapannya itulah dana yang bisa digunakan untuk kepentingan sekolah. Memenuhi kebutuhannya operasionalnya," kata Esti.

Pemerintah juga dilaporkan menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450 ribu per tahun bagi siswa SD dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut ditujukan untuk membeli sepatu, tas, dan perlengkapan belajar.

Namun Esti mempertanyakan apakah seluruh anak kurang mampi sudah terdata sebagai penerima PIP. Ia juga menyoroti nominal bantuan yang dinilai belum tentu mencukupi kebutuhan riil para siswa.

"Yang membuat kita harus bergerak bersama itu. Apakah benar besaran 450 ribu itu sudah mencukupi untuk kebutuhan anak? Apakah semua anak tidak mampu sudah terdata sebagai penerima program PIP?" Ujarnya.

Esti menekankan, pemerataan kualitas dan akses harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, negara harus hadir sungguh-sungguh agar setiap anak, di mana pun berada, mendapatkan hak pendidikan yang setara.

"Kita masih punya PR yang berat untuk dunia pendidikan kita, kepada anak-anak, khususnya anak-anak di Ngada. Saatnya kita pembuat kebijakan membuat regulasi, untuk memastikan setiap anak didik, setiap anak bangsa ini mendapatkan hak dasarnya," ucap Esti.