RRI.CO.ID, Yogyakarta - Tim peneliti Universitas Gadjah Mada UGM melakukan kajian cepat dan observasi lapangan di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan kondisi fisik, akses infrastruktur, lingkungan, serta dinamika sosial masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil kaji cepat lapangan yang dilakukan Dr. Sigit Heru Murti BS beserta tim Fakultas Geografi, pola risiko bencana di Aceh menunjukkan karakter yang berbeda antar wilayah.

Menurut Sigit, di kawasan perkotaan seperti Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, kerusakan infrastruktur tercatat sangat masif bahkan sebelum memasuki pusat kota. Dampak lanjutan muncul dalam bentuk risiko kesehatan, terutama gangguan pernapasan akibat debu lumpur yang mengering.

Kondisi tersebut menunjukkan keterkaitan langsung antara kerusakan fisik dan kesehatan masyarakat. “Pola risiko di Aceh tidak tunggal, melainkan bervariasi dari kerusakan struktural di kota hingga persoalan hidrologi di desa,” ujar Sigit.

Sigit menjelaskan karakter risiko yang berbeda semakin terlihat di wilayah pedesaan. Di Aceh Utara, banjir dipicu oleh meluapnya saluran irigasi yang diperparah sedimentasi kayu di kawasan Oxbow Lake, menyebabkan genangan meluas ke permukiman di sisi timur.

Sementara itu, di Desa Pantan Kemuning, Bener Meriah, dampak longsor menyebabkan jalan rusak dan jaringan listrik terputus. Keterbatasan akses tersebut memperlambat proses tanggap darurat dan distribusi bantuan. “Setiap wilayah memiliki karakter risiko berbeda yang menuntut penanganan spesifik sesuai konteks lokal,” katanya.

Selain kerusakan fisik dan akses, kajian lapangan juga menyoroti faktor perilaku masyarakat saat bencana terjadi. Di beberapa wilayah Aceh Utara, warga tidak segera mengevakuasi diri karena terbiasa menghadapi banjir rutin. Pola tersebut dikenal sebagai normalcy bias, ketika pengalaman masa lalu membentuk persepsi keliru terhadap tingkat bahaya yang sedang terjadi.

Akibatnya, sebagian warga terjebak karena volume banjir kali ini jauh melampaui kondisi normal. “Bias normalitas membuat warga mengira banjir kali ini sama dengan sebelumnya, padahal volumenya jauh lebih besar,” ucap Sigit.

Temuan tersebut, menurut Sigit, mendorong perlunya perubahan pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sistem peringatan dini perlu bergeser dari berbasis kejadian menuju berbasis dampak yang mudah dipahami masyarakat.

Edukasi kebencanaan harus menekankan bahwa banjir rutin tidak selalu merepresentasikan risiko yang sama di setiap kejadian. Di sisi lain, pemerintah daerah memerlukan rencana kontinjensi yang lebih matang untuk menghadapi skenario terburuk.

“Pemasangan Early Warning System harus dibarengi pemahaman masyarakat tentang potensi dampak paling berbahaya,” kata Sigit.

Pada aspek hunian pascabencana, Sigit menuturkan relokasi permanen dinilai tidak selalu menjadi pilihan realistis. Di kawasan padat seperti Kuala Simpang, keterbatasan lahan dan ikatan sosial warga menyulitkan relokasi lintas wilayah.

Pendekatan adaptasi di tempat atau relokasi lokal dalam satu kawasan dinilai lebih dapat diterima secara sosial. Sebaliknya, di wilayah rawan longsor seperti Bener Meriah, relokasi tetap diperlukan dengan perencanaan yang cermat. “Hunian adaptif dan relokasi lokal yang masih satu kawasan desa cenderung lebih diterima masyarakat,” ujar Sigit.

Sebagai rekomendasi strategis jangka menengah dan panjang, Sigit menekankan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dari hulu hingga hilir. Relokasi permukiman padat di wilayah hilir dinilai sulit dilakukan dalam skala besar.

Oleh karena itu, pengendalian debit banjir melalui penataan wilayah hulu menjadi langkah krusial untuk menekan risiko berulang. UGM dinilai memiliki kapasitas melakukan kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek hidrologi, lingkungan, dan sosial.