RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan penanganan pascabencana di Sumatra dilakukan secara terpadu dan terukur. Upaya tersebut mencakup sektor Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, dan prasarana strategis untuk memulihkan aktivitas masyarakat.

Menteri Dody menyebut pemerintah telah bergerak cepat sejak fase awal tanggap darurat bencana. Ia mengatakan sebanyak 1.377 personel Kementerian PU dikerahkan, didukung TNI, masyarakat, serta sekitar 1.937 alat berat.

"Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan  melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal. Sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat," kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI membahas penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.​

Ia mengatakan, pada sektor Bina Marga, penanganan 99 ruas jalan dan 33 jembatan nasional telah fungsional seluruhnya. Kondisi ini untuk memastikan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tidak terputus pascabencana.

Sementara itu, di bidang SDA, rehabilitasi irigasi masih terus berjalan dengan progres 23 persen. Dody menambahkan penanganan diprioritaskan pada jaringan irigasi sawah yang telah memasuki masa tanam, melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian.

Saat ini, penanganan sungai difokuskan pada normalisasi alur dan pengendalian sedimen akibat banjir berulang. Menteri Dody menyebut dari 77 sungai nasional terdampak, progres telah mencapai 52 persen hingga Januari 2026.

Dody mengatakan potensi hujan lebat di wilayah hulu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berisiko membawa sedimen ke daerah hilir. Menurutnya, material berupa pasir hingga kayu masih sangat mungkin terbawa aliran sungai dan memperparah dampak bencana lanjutan.

“Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam. Kami menargetkan selesai paling lama Oktober 2028," ujarnya.

Selain itu, ia juga menambahkan dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan. Dody mengatakan seluruh layanan air bersih dan sanitasi ditargetkan fungsional secara penuh sebelum 15 Februari 2026.

Kementerian PU juga membangun hunian sementara dan puskesmas darurat bagi warga terdampak. Sebanyak 1.217 unit huntara disiapkan untuk mendukung pemulihan sosial masyarakat.

“Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," ucap Menteri Dody.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pascabencana Sumatera dengan matang. Lasarus mengatakan perbaikan yang dilakukan setengah-setengah akan berpotensi memicu bencana baru.

Lasarus mengatakan perbaikan jalan dan jembatan harus diiringi dengan penataan lingkungan di sekitarnya. “Kalau jalannya rusak, kita perbaiki jalannya, perbaiki jembatannya, tapi juga lingkungan jalan dan lingkungan jembatan itu berada,” ucap Lasarus.

Ketua komisi ini  juga menyoroti kondisi sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana yang mengalami pendangkalan. Menurutnya, pendangkalan tersebut dapat membuat air mengalir ke berbagai arah dan merusak infrastruktur di sekitarnya.

"Sungai yang jembatannya 100 meter lebih itu sudah tidak ada lagi sungainya, sudah rata dengan permukaan tanah. Air mengalir ke mana-mana," kata legislator dari Fraksi PDIP itu.

Oleh sebab itu, ia menekankan penanganan pascabencana perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Menurutnya, perencanaan yang matang dan terukur akan memudahkan pemerintah menetapkan target waktu serta kebutuhan pembiayaan secara jelas.