RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VII DPR menilai Kementerian Pariwisata (Kemenpar) belum mampu memastikan pembangunan pariwisata berjalan selaras dengan tata ruang ekologis. Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenpar dan kementerian lainnya.

Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta Badan Pengelola BUMN.Demikian diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, Kamis 22 Januari 2026 di Jakarta.

Menurut dia, sektor pariwisata tidak bisa hanya berbicara soal even dan promosi saja. "Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand design infrastruktur 10 tahun mendatang, jika tidak maka akan tenggelam," kata politisi PDIP Perjuangan itu.

Novita juga menyoroti pengelolaan lingkungan yang masih bersifat reaktif. Menurut dia, terjadinya berbagai bencana di kawasan wisata disebabkan negara terlambat melakukan pencegahan.

"Kita sering baru bergerak setelah bencana terjadi," ucap perempuan 35 tahun itu. Ironinya, lanjut dia, negara-negara gurun (Timur Tengah) yang kering saja justru sangat peduli menjaga kelestarian lingkungannya.

Ke depan Novita menekankan pentingnya menyiapkan program-program preventif untuk menjaga alam. Bukan sekadar melakukan penanganan darurat setelah kerusakan terjadi.

"Kemenpar harus memiliki visi jangka panjang agar Indonesia bisa menjadi global-hub tourism seperti negara-negara Timur Tengah," ujarnya. Menurut Novita, mereka secara konsisten bisa membangun industri pariwisatanya secara berkelanjutan.

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, sebelumnya menyampaikan kinerja pariwisata nasional 2025 mencatat pertumbuhan signifikan. Terutama pada jumlah kunjungan wisata, pemasukan devisa, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan daya saing pariwisata Indonesia semakin kuat di tingkat global. Menurut catatan Kemenpar, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga November 2025 mencapai 13,98 juta dengan pertumbuhan tahunan 10,44 persen.

Sedangkan Kemenpar memproyeksikan sepanjang 2025 berpotensi jumlah kunjungan itu menembus 15,3 juta. Sementara itu, pemasukan devisa dari sektor pariwisata pada triwulan pertama hingga ketiga 2025 mencapai USD13,82 miliar.

"Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi pengungkit utama capaian devisa pariwisata," ujar Menpar. Menurut dia, surplus kunjungan ini berpotensi memperkuat posisi neraca devisa sektor pariwisata secara berkelanjutan.