Aktivis IDI Usulkan Kasus Dugaan Pemalsuan Riset WNI Diusut Tuntas

RRI.CO.ID, Jakarta - Aktivis Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Fery Rahman menyoroti dugaan pemalsuan penelitian yang melibatkan WNI. Ia menilai kasus tersebut perlu diusut menyeluruh karena diduga melibatkan kolaborator maupun dukungan institusi akademik tertentu.

Menurutnya, penelitian akademik tidak mungkin berjalan sendiri tanpa referensi, kolaborasi, maupun dukungan institusi pendidikan. "Untuk institusi yang mendukung maupun memberi dukungana taupun sebagai kolaborasi itu juga harus diinvestigasi," ujarnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia menegaskan, sanksi tegas perlu diberikan apabila terbukti terdapat pelanggaran serius mencederai integritas akademik Indonesia. Ia juga menyoroti mekanisme pemberian travel grant konferensi internasional kepada peserta penelitian dari berbagai negara dunia.

Menurutnya, proses seleksi penerima bantuan perjalanan ilmiah perlu diperketat melalui tahapan verifikasi dan peninjauan akademik. "Saya ingin melihat apakah prosesnya demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung mendapatkan travel grant," katanya, menjelaskan.

Ia mempertanyakan apakah penyelenggara konferensi telah melakukan peer review terhadap orisinalitas penelitian peserta sebelum memberikan pendanaan resmi. Menurutnya, proses seleksi peserta konferensi internasional seharusnya dilakukan ketat dengan melihat rekam jejak publikasi akademik.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah dugaan pemalsuan data penelitian mencoreng kredibilitas peneliti Indonesia internasional. "Penting memverifikasi setiap latar-latar penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi dunia," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengusut dugaan fabrikasi data penelitian melibatkan warga negara Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan dugaan pelanggaran akademik diproses melalui verifikasi objektif.

"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen aktif. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas," katanya dalam keterangam pers yang diterima RRI, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem komite etik dan penjaminan mutu yang siap memproses pelanggaran semacam ini. Setiap dugaan akan diverifikasi secara objektif dan memberi ruang klarifikasi bagi pihak terkait.