RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kian meluas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia kerja, hingga komunikasi sehari-hari. Teknologi ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di balik itu muncul ancaman baru berupa penipuan berbasis AI yang semakin canggih dan sulit dikenali oleh masyarakat awam.

Seiring perkembangan teknologi seperti deepfake dan chatbot otomatis, pelaku kejahatan digital kini mampu meniru suara, wajah, bahkan gaya komunikasi seseorang dengan sangat realistis. Kondisi ini membuat batas antara interaksi asli dan buatan menjadi semakin kabur, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang digital. “Teknologi AI saat ini sudah bisa meniru identitas seseorang dengan tingkat akurasi yang mengkhawatirkan,” ujar seorang pakar keamanan siber.

Berbagai modus penipuan berbasis AI mulai marak terjadi, salah satunya adalah penggunaan deepfake untuk memalsukan suara atau video. Pelaku dapat menyamar sebagai anggota keluarga atau atasan untuk meminta uang secara mendesak. Selain itu, chatbot penipuan juga digunakan untuk menyamar sebagai layanan pelanggan atau pihak resmi guna mengelabui korban.

Tidak hanya itu, penyebaran informasi palsu atau disinformasi juga semakin sulit dibedakan dari fakta. Konten yang dihasilkan AI sering kali tampak kredibel dan meyakinkan, sehingga mampu memengaruhi opini publik. Di sisi lain, phishing berbasis AI juga berkembang dengan pesan yang lebih personal dan sulit dikenali sebagai penipuan. “Banyak korban tidak sadar sedang berinteraksi dengan sistem buatan, bukan manusia,” katanya.

Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi serta masih rendahnya literasi digital. Selain itu, perkembangan AI yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan pemahaman pengguna, sehingga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkannya.

Untuk menghindari penipuan berbasis AI, masyarakat disarankan untuk selalu memverifikasi informasi penting, terutama yang berkaitan dengan permintaan uang atau data pribadi. Selain itu, penting untuk tidak mudah percaya pada suara atau video tanpa bukti tambahan, serta memperhatikan kejanggalan dalam komunikasi yang bersifat mendesak atau tidak biasa.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan autentikasi ganda (2FA), membatasi penyebaran data pribadi di internet, serta terus memperbarui pengetahuan tentang teknologi. Dengan memahami cara kerja AI, masyarakat diharapkan lebih mampu mengenali potnsi penyalahgunaan. “Kewaspadaan dan sikap kritis menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto juga mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan AI. Menurut Agung, pemanfaatan AI perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan, baik dari sisi ekonomi maupun perlindungan hak cipta. Ia menilai bahwa regulasi yang tepat akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan berdaya saing.

“Kami mendukung penuh pemanfaatan AI secara proporsional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas tanpa merugikan pihak-pihak tertentu,” ucapnya, Kamis, 23 April 2026.

Lebih lanjut, Agung menekankan pentingnya literasi hukum dan teknologi bagi masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif di Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu pusat kreativitas di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, para kreator diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan AI sekaligus tetap menjaga nilai ekonomi dari karya yang dihasilkan.

Kebijakan yang tengah disusun Kemenkum ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis keadilan, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga pemain aktif yang mampu melindungi kepentingan nasional di tengah arus globalisasi teknologi.

Seiring dengan berkembangnya AI, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana menciptakan regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Kemenkum bersama seluruh pemangku kepentingan kini dihadapkan pada tugas besar untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat.