RRI.CO.ID, Jakarta – Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat sampah. Sejumlah kota seperti Yogyakarta, Bandung Raya, hingga Denpasar kini kesulitan mengelola volume sampah yang terus meningkat.

Hal ini disampaikan Sri Wahyono dari Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih (PR TLTB) BRIN. Ia menyampaikan dalam webinar Pengelolaan Sampah dan Fasilitasi Kebijakan di Daerah, Kamis, 9 April 2026.

Menurut Wahyono, persoalan sampah bukan semata soal teknologi. Indonesia memiliki banyak inovasi pengolahan dari hulu hingga hilir, mulai pemilahan di sumber, pewadahan, pengangkutan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir.

Masalah utamanya terletak pada tata kelola yang tidak merata. Selain itu juga minimnya anggaran dan tidak sinkronnya peran para pemangku kepentingan.

“Kondisi kedaruratan ini tidak terjadi karena ketiadaan teknologi. Paling banyak ketimpangannya justru pada aspek tata kelola—mulai dari anggaran, kelembagaan, hingga peran stakeholder,” ujarnya.

Wahyono menjelaskan, karakter sampah kini diklasifikasi ke dalam empat kategori material. Pertama, sampah layak daur ulang seperti botol plastik, logam, dan karet, yang umumnya masuk ke industri daur ulang.

Kedua, sampah organik yang mudah membusuk. Dengan begitu memerlukan pengolahan seperti komposting, biogas, BSF, vermicomposting, hingga biodrying.

Ketiga, sampah combustible atau mudah dibakar, yang melahirkan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). Keempat, sampah noncombustible—bahan yang sulit terurai atau tak dapat dibakar seperti beling, sisa bangunan, atau sampah terkontaminasi.

Ia menegaskan pengelolaan sampah semestinya dilakukan secara terintegrasi di semua tingkatan: keluarga, kawasan, hingga kota. Dari hulu, tengah, hingga hilir, sistem harus dibangun secara tertata, sistematis, dan masif.

“Paling penting adalah pembiayaan dan kelembagaan. Kapasitas fiskal saat ini belum mencukupi. Mengolah sampah perlu keterlibatan banyak pihak dan integrasi yang kuat,” kata Wahyono.

Dalam sesi berikutnya, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, memaparkan strategi daerahnya melalui program ‘Sumpah Beruang’ atau Sulap Sampah Berubah Uang. Kebijakan ini mengintegrasikan pengolahan sampah dari hulu hingga hilir dengan insentif langsung bagi masyarakat.

“Masyarakat wajib memilah sampah dari sumber. Melalui aplikasi digital seperti Salinmas dan Jeknyong, warga mendapat reward berupa uang,” ujarnya.

Di tingkat tengah, pengolahan dilakukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di TPST/TPS3R/PDU. Sementara di hilir, sisa olahan ditangani di TPA BLE oleh pemerintah.

Seluruh sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Alhasil tidak ada sampah yang benar-benar dibuang ke TPA.

“KSM sebagai operator, pemerintah sebagai regulator. Perda retribusi sampah dihilangkan dan masyarakat membayar iuran langsung ke KSM,” kata Dedy.

Banyumas juga mengembangkan teknologi RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti batubara yang digunakan pabrik semen, dengan produksi 30–60 ton per hari. Selain itu, Banyumas memproduksi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai energi pendamping batubara untuk PLTU.

“RDF dipasok ke pabrik Semen PT SBI dan Bima. Sementara BBJP digunakan untuk PLTU. Kami juga bekerja sama dengan PT GIB,” katanya.

Dari sistem pengelolaan sampah tersebut, Banyumas mencatat dampak ekonomi hingga Rp150 miliar per tahun. Dengan multiplier effect Keynesian sebesar 2–3 kali, total dampak ekonomi diperkirakan mencapai Rp450,2 miliar.