RRI.CO.ID, Yogyakarta - Mengukur tingkat kematangan proses bisnis pemerintah, Mahasiswa Program Studi Informatika, Program Magister Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) melakukan penelitian di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak atau referensi bagi lembaga lainnya, baik itu setingkat Kementerian, ataupun lembaga lainnya yang berada di bawah tingkat kementerian.

Dicky Puja Pratama., M.Kom mengatakan, pengukuran tingkat kematangan proses bisnis di instansi pemerintah masih jarang dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, tanpa pemahaman yang jelas, terdapat risiko berupa ketidakefisienan anggaran, lemahnya transparansi, dan potensi maladministrasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

“Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kematangan proses bisnis Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI menggunakan kerangka Business Process Maturity Model (BPMM) dari Object Management Group (OMG). Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara mendalam,” katanya, dalam keterangan persnya, Senin, 2 Maret 2026.

Dicky menyampaikan, hasil analisis menunjukkan bahwa DJA telah mencapai Level 5 (Innovating), ditandai dengan proses bisnis yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis inovasi. Temuan ini menyimpulkan bahwa DJA memiliki tata kelola proses yang matang dan dapat menjadi rujukan strategis bagi instansi pemerintah lain dalam mendorong transformasi digital.

“Sebenarnya kenapa disebutnya innovating? Karena bukan berarti ketika suatu organisasi itu berada di level 5, dia akan berhenti, leyeh-leyeh gitu ya itu kata orang Jawa ya, udah level 5 lah, santai-santai aja. Enggak, karena level 5 itu justru continuous improvement. Selalu terus-menerus melakukan inovasi,” ucapnya.

Selama proses penelitian dan penulisan publikasi, Alumni Program Studi Informatika, Program Magister FTI UII yang telah lulus bulan Februari 2026, ditemukan beberapa praktik baik yang menjadi keunggulan DJA dalam pengelolaan proses bisnis, yaitu fleksibilitas dalam implementasi proses bisnis, di mana perubahan proses dapat segera diakomodasi dan baru kemudian diformalkan dalam bentuk SOP. Tersedianya sistem informasi proses bisnis yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga mendukung transparansi, koordinasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Disamping itu, perlu dilaksanakannya evaluasi proses bisnis secara berkala untuk mendorong perbaikan berkelanjutan baik dari sisi kualitas maupun efisiensi. Tumbuhnya budaya inovasi, antara lain melalui penyelenggaraan kompetisi inovasi internal, sehingga mendorong kreativitas penyelesaian masalah dan pembentukan proses baru yang lebih optimal.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara sistematis melalui Knowledge Management System (KMS) dan program pelatihan/pendidikan berjenjang, pemanfaatan data analitik secara optimal untuk melakukan monitoring, evaluasi kinerja, serta menentukan rekomendasi perbaikan proses. Adanya kolaborasi aktif secara internal lintas unit maupun eksternal dengan instansi/lembaga lain, yang mendukung standardisasi, transfer pengetahuan, dan benchmarking proses, integrasi proses bisnis DJA telah berjalan selaras dengan kerangka Sistem SPBE nasional, sehingga mendorong interoperabilitas layanan publik secara digital.

Digitalisasi direkomendasikan itu dimulai ketika satu organisasi berada di tingkat kematangan level 3. Jadi karena kebetulan saya latar belakangnya juga seorang software developer, saya bekerja sebagai project managerseringkali saya menyampaikan ke kelas klien kalau Anda ingin mendigitalisasikan perusahaan atau organisasi Anda, pastikan dulu manage, output-nya manage itu apa? Adanya SOP. Jadi Jadi kalau Anda belum punya SOP, jangan buru-buru bikin digitalisasi karena nanti akan sia-sia dan saya dalam konteks penelitian ini sudah hitung,” ujarnya.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi tantangan dan perlu menjadi perhatian untuk peningkatan berkelanjutan, di antaranya terkadang perubahan regulasi belum diikuti dengan petunjuk teknis atau sosialisasi pelaksanaan yang memadai, sehingga masih terjadi ketidaksepahaman di tingkat pelaksana dan berpotensi menghambat standardisasi maupun pembakuan SOP. Integrasi antara sistem informasi utama dan sistem pendukung belum sepenuhnya optimal, sehingga dapat menimbulkan hambatan sinkronisasi data (bottleneck) dan menurunkan kelincahan adaptasi terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis.

Masih ada keterbatasan dalam hal sosialisasi dan pemahaman SDM terhadap pembaruan regulasi maupun inovasi proses bisnis, sehingga implementasi perubahan terkadang belum konsisten di seluruh unit. Dan terdapat resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai, baik terhadap digitalisasi, pembaruan SOP, maupun inovasi, sehingga memerlukan manajemen perubahan yang lebih intensif.

Analisis Tingkat Kematangan Proses Bisnis Menggunakan BPMM OMG di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia diungkapkan Dosen Pembimbing, Ketua Jurusan Informatika FTI UII, Dr. Ir. R Teduh Dirgahayu, ST., M.Sc , semua organisasi termasuk juga di pemerintahan seperti yang diambil studi kasus oleh Dicky idi Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selalu punya proses bisnis. Masalahnya apakah itu terdefinisi dan terdokumentasi atau tidak gitu ya, mungkin kalau di warung-warung kelontong proses bisnisnya ada orang mau kulakan ya ada proses bisnisnya cuma mungkin tidak terdokumentasi gitu, karena oleh si owner-nya sudah sudah hafal, sudah saya kerjakan sendiri beres gitu, dengan semakin besarnya organisasi enggak bisa lagi itu ditangani oleh satu orang.

“Maka proses bisnis harus terdefinisi, terdokumentasi sehingga siapapun yang menjalankan punya standar menjalankannya secara yang sama bagi organisasi itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, tetapi tidak berhenti di situ saja,” ujarnya.