RRI.CO.ID, Gaza — Kantor Media Pemerintah Gaza pada Kamis menyerukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza agar segera memasuki wilayah tersebut. Komite tersebut diminta segera mulai menjalankan tugasnya, dilansir dari Anadolu, Jumat, 13 Februari 2026.

Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kehadiran komite untuk memastikan roda pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.

Pemerintah menyatakan seluruh lembaga dan pegawai siap bekerja sama sepenuhnya demi kelancaran transisi kewenangan. Dalam pernyataannya, pemerintah menegaskan kesiapan untuk mentransfer kewenangan yang diperlukan sesuai dengan kerangka profesional dan hukum.

Langkah tersebut disebut akan tetap melindungi hak-hak warga dan pegawai serta menjamin layanan publik berlangsung dengan efisiensi dan transparansi. Seluruh institusi pemerintah di Gaza, beserta pegawai di berbagai sektor, dinyatakan siap berkoordinasi demi kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah berharap kehadiran komite dapat meningkatkan kualitas layanan dan meringankan penderitaan warga. Selain itu, komite juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas administratif dan kelembagaan.

Pernyataan itu juga kembali menegaskan pentingnya kesatuan wilayah Palestina, termasuk kesatuan politik antara Tepi Barat dan Jalur Gaza. Penguatan persatuan nasional dan kohesi internal disebut sebagai prioritas utama pada tahap yang dinilai sensitif ini.

Hingga kini, komite tersebut belum mulai beroperasi dari dalam Gaza. Komite diketahui memulai kegiatannya dari Kairo pada pertengahan Januari, sehari setelah pembentukannya diumumkan.

Masuknya anggota komite memerlukan koordinasi keamanan melalui perlintasan yang berada di bawah kendali Israel. Belum ada penjelasan resmi dari pihak komite mengenai keterlambatan memasuki Gaza, dan Israel juga belum memberikan komentar terkait hal tersebut.

Situasi ini berlangsung di tengah dampak berkepanjangan konflik yang sebelumnya terjadi. Meski gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, laporan terbaru menyebutkan ratusan warga Palestina masih tewas.

Selain itu, banyak lainnya dilaporkan terluka akibat serangan sejak kesepakatan tersebut diberlakukan. Kondisi ini semakin menambah urgensi pembentukan struktur administratif yang stabil di Gaza.