RRI.CO.ID, Halut – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan refleksi satu tahun kepemimpinan.

Bupati Piet Hein Babua menjelaskan pemerintah daerah meningkatkan transparansi melalui program Monitoring Center for Prevention dalam pencegahan korupsi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Selain itu sistem kepegawaian juga diperbaiki melalui penerapan manajemen talenta sesuai kebijakan Badan Kepegawaian Negara. Penempatan jabatan aparatur dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan masing masing pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai sistem kepegawaian berbasis kompetensi dapat memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah.

“Penempatan jabatan aparatur dilakukan berdasarkan kompetensi sehingga kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Piet. Ia menegaskan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu pemerintah daerah juga mendorong peningkatan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari hari. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga membuka ruang investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan serta memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.