RRI.CO.ID, Mamuju – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga disiplin fiskal dan memastikan kewajiban daerah terhadap program strategis nasional dapat dipenuhi secara bertahap dan terencana.

“BPKAD memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan penyelesaian kewajiban iuran JKN dilakukan dengan perencanaan yang matang tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah,” ujar Ali Chandra, Jumat 27 Februari 2026.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN yang sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

Dengan partisipasi aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui BPKAD menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan pusat, meningkatkan kepatuhan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.