RRI.CO.ID, Jakarta - Langkah Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, menghadirkan ring tinju untuk mengatasi tawuran, menuai respons dari Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana.

Menurut Justin, ring tinju seperti yang disediakan di bawah Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), dan fasilitas-fasilitas olahraga lainnya, tidak cukup untuk mengatasi tawuran. “Fasilitas ring tinju dan olahraga, hanya merupakan salah satu dari sekian banyak rangkaian hal, yang harus dilakukan dalam rangka menurunkan angka tawuran secara signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Juli 2026.

“Tawuran tidak sepenuhnya hanya melibatkan orang-orang, atau anak-anak yang bernyali satu lawan satu. Melainkan nyali ramai-ramai, dan mental lempar-kabur, bacok-kabur, atau siram air keras- kabur oleh banyak orang,” tambahnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengambil langkah yang lebih tegas lagi. Seperti, melakukan pencabutan bantuan sosial (bansos), terhadap keluarga-keluarga yang anggotanya terlibat tawuran.

“Terlalu polos bilamana Pak Gubernur berpikir hanya dengan membangun fasilitas olahraga saja, maka serta-merta tawuran akan menurun secara signifikan. Bagaimanapun juga, tindakan tegas dan konsekuensi berat, seperti pencabutan bansos sekeluarga pelaku tawuran, akan menjadi pilar utama membangun perilaku yang tertib,” katanya.

Pendekatan kebijakan pencabutan bansos itu dinilai penting dan efektif. Karena mendorong keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, mengendalikan perilaku anggota-anggotanya.

“Karena bukan hanya pelaku saja yang terancam sanksi, tapi juga keluarganya sebagai ‘institusi’ terdekat. Pemprov DKI tidak punya kemampuan untuk mengontrol setiap pelaku tawuran, tapi keluarganya lebih memungkinkan untuk mengawasi itu secara langsung,” ucap Justin.