Ketua DPRK Jayawijaya Soroti Pengungsi Konflik Wouma Belum Bisa Pulang

  • 11 Jul 2026 13:09 WIB
  •  Wamena

RRI.CO.ID, Wamena - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya, Lucky Wuka menyoroti pemerintah terkait pengungsi konflik Wouma yang hingga kini belum bisa kembali karena rumahnya terbakar saat konflik antar warga bulan mei lalu di Wamena.

Penegasan itu disampaikan Lucky Wuka, sabtu (11/07/2026), menyusul belum adanya tindak lanjut pemulihan rumah warga yang terbakar saat konflik 15 mei lalu di Wamena. “Masyarakat pengungsi dari Wouma itu kasian, kebutuhan sehari – hari, makan minum ini kesulitan sekali” Katanya.

Wuka menyebutkan, pascakonflik, warga yang rumahnya terbakar mengungsi ke beberapa tempat seperti di wilayah muara kali Uwe, Pugima dan beberapa tempat lainnya di Jayawijaya. Sampai saat ini mereka (pengungsi) belum bisa balik ke tempat asal karena rumahnya terbakar.

“Pengungsi inikan mau kembali tapi kalau rumahnya terbakar ini susah, situasi saat ini di Jayawijaya ini tidak baik – baik. Pengungsi sekarang dibutuhkan itu rumah ini, mau kembali tapi mau tinggal di mana” Ungkap Lucky Wuka.

Oleh karena itu, Ketua DPRK Jayawijaya berharap, pemda Jayawijaya maupun pemprov Papua Pegunungan serta para pihak terkait lainnya agar segerah melakukan pemulihan, terutama kepada mereka yang kehilangan rumah akibat konflik. Bantuan rumah sementara harus didahulukan.

“Tapi kalo ini dibiarkan saja begini kasihan mau tinggal di mana. Baru pemerintah tidak serius tangani masalah ini bahaya. Dan juga orang mau jalan bebas tapi tidak bisa, trauma juga itu, saya mohon pemerintah jangan lambat, masyarakat menderita” Tugasnya.

Sebelumnya Ketua II DPRP Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, juga mengatakan pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik.

Menurutnya, warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

"Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu membagi peran secara jelas. Provinsi membantu apa, kabupaten membantu apa, sehingga penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih," katanya pada 7 juli 2026 di Wamena.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....