RRI.CO.ID, Tidore - Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis 9 Juli 2026..

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail dan turut dihadiri Ketua DPRD Ade Kama, 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta insan pers.

Dalam rapat tersebut, empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan secara umum menyatakan menerima dan mendukung Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdurrahman Arsyad, menyatakan fraksinya menerima Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan sejumlah catatan.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta memastikan setiap program dan kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nurhayati Arifin, menyampaikan fraksinya menerima dan menyetujui Ranperda tersebut dengan lima poin catatan. PKB mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan efektivitas belanja daerah sekaligus mengoptimalkan potensi PAD tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), Yusuf Bata. Fraksinya menyatakan persetujuan agar Ranperda dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan penekanan pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, serta penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan produktif.

Di sisi lain, Fraksi ADEM melalui juru bicaranya, Hasanuddin Fabanyo, menyatakan kesiapan membahas Ranperda secara objektif, kritis, dan konstruktif. Fraksi ADEM menyampaikan enam poin perhatian, di antaranya perlunya evaluasi terhadap masih rendahnya serapan anggaran pada sejumlah sektor serta optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,95 miliar agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan representasi sikap politik sekaligus bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, berbagai masukan, kritik, apresiasi, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Pertanggungjawaban APBD bukan hanya menyajikan angka-angka realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Asma.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.(*)