RRI.CO.ID, Banjarmasin - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian, mengusulkan adanya kebijakan daerah yang mengatur penggunaan seragam sekolah. Usulan tersebut bertujuan agar biaya pembelian seragam tidak terlalu membebani para orang tua siswa.

Usulan itu disampaikan Jahrian usai rapat Panitia Khusus I Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat tersebut digelar bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 1 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, Jahrian meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebijakan penggunaan seragam sekolah. Menurutnya, aturan yang jelas akan membantu menciptakan keseragaman di seluruh sekolah.

“Kami menyampaikan imbauan kepada Gubernur jika memungkinkan dibuat payung hukum atau peraturan daerah yang mengatur penggunaan seragam sekolah sehingga tidak terlalu banyak jenisnya,” ujar Jahrian. Ia menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Politisi Partai NasDem itu mengusulkan agar penggunaan seragam dikembalikan seperti sebelumnya. Menurutnya, siswa cukup memiliki tiga jenis seragam, yakni seragam sekolah, seragam Pramuka, dan seragam olahraga.

Jahrian juga berharap aturan tersebut dapat menghilangkan perbedaan ketentuan antar sekolah yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Ia menilai seluruh peserta didik seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibedakan oleh aturan berpakaian.

Khusus bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jahrian menilai masih diperlukan kepastian hukum mengenai pengaturan pembinaan dan pengelolaannya. Ia menjelaskan hal itu penting karena SMK juga memanfaatkan pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana BOS.

“Kami harapkan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan,” ucap Jahrian. Ia berharap sinergi tersebut mampu melahirkan kebijakan yang berpihak kepada peserta didik sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua.