RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu 10 Juni 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh komposisi yang tepat serta pemahaman komprehensif dalam penyusunan isi dan materi raperda. Pembahasan ini dinilai penting untuk mendukung penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Dalam rapat tersebut, Pansus I mengundang Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Namun para kepala SKPD yang diundang tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan dari instansi masing-masing.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyayangkan ketidakhadiran para kepala SKPD tersebut. Menurutnya, kehadiran pejabat yang kompeten sangat diperlukan dalam pembahasan kebijakan strategis daerah.

Ia menegaskan, karena tidak dihadiri pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, rapat akhirnya ditunda. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat proses penyelesaian raperda yang sedang dibahas.

“Saya sangat menyayangkan sekali tadi harusnya dihadiri oleh pejabat-pejabat yang kompeten. Karena ini diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan dalam rapat,” ujarnya yang akrab disapa Paman Yani.

Paman Yani juga meminta agar peserta rapat pada pembahasan berikutnya lebih memahami substansi raperda dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal itu penting agar pembahasan dapat berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang tepat.

“Jadi semangat untuk mendorong kenaikan APBD ini kita akan terus dorong di pansus pajak dan retribusi daerah tanpa memberatkan masyarakat. Jadi jangan cuma daerah A, B saja atau C namun merata di Kalimantan Selatan, supaya masyarakat yang membayar pajak ini juga merasa tidak sia-sia dan merasa puas,” ucap Paman Yani.