RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar diskusi bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi itu membahas peningkatan produktivitas nelayan, melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Forum tersebut juga menjadi ruang kajian untuk melihat kebutuhan nelayan, di tengah perubahan kawasan pesisir Jakarta. Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nur Achmad mengatakan, diskusi itu merupakan bagian dari kerja sama kelembagaan, sesuai arahan pimpinan DPRD DKI Jakarta.

“FGD ini merupakan kerja sama sesuai arahan pimpinan. Kami mencoba berkolaborasi dengan Lemhannas RI, yang memiliki banyak ahli di bidang yang diperlukan di DKI Jakarta,” ujar Nur.

Nur menjelaskan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta memilih isu nelayan, karena Jakarta memiliki kawasan pesisir, yang membutuhkan perhatian serius. Produktivitas nelayan perlu ditopang melalui pendekatan yang lebih adaptif. “Untuk kali ini, kami mengangkat tema peningkatan produktivitas nelayan melalui energi terbarukan,” kata Nur.

Sementara itu, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI Ipung Purwadi menilai, masukan dari berbagai narasumber dalam diskusi, menjadi bahan penting untuk menyusun arah rekomendasi. Rekomendasi itu nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

“Kita sudah mendengar dari banyak narasumber, untuk menemukan strategi terbaik. Nantinya strategi itu akan dirumuskan dalam kajian, yang menghasilkan rekomendasi,” kata Ipung.

Menurut Ipung, tantangan nelayan Jakarta tidak dapat dilepaskan, dari perkembangan pembangunan di wilayah pesisir. Ruang pembangunan yang terus meluas, dinilai membuat persoalan nelayan perlu dikelola secara hati-hati.

“Kondisi Jakarta sangat pelik, terutama di tengah pembangunan, yang terus berkembang sampai wilayah pesisir. Hal ini bersinggungan dengan nelayan, yang hidup di kawasan tersebut,” ucap Ipung.

Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI mengatur kawasan pesisir secara lebih baik. Pengaturan itu agar pembangunan dan aktivitas nelayan, tetap berjalan seimbang.