RRI.CO.ID, Banjarmasin - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Selasa 26 Mei 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, dan laporan Badan Musyawarah dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa usulan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Umum terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.

DPRD menilai perlu adanya pengawasan lebih intensif untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembentukan pansus dilatarbelakangi meningkatnya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi.

Permasalahan yang mencuat meliputi dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal distribusi BBM subsidi agar lebih tertib dan transparan. “Pansus yang dibentuk ini sepenuhnya bertujuan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain berdampak kepada sektor transportasi, persoalan distribusi BBM subsidi juga berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah. Karena itu, DPRD Kalsel mendorong adanya koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Pertamina Persero.

Melalui pembentukan pansus ini, pengawasan distribusi BBM bersubsidi diharapkan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Usai rapat paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal pansus untuk pembahasan awal sekaligus pemilihan pimpinan pansus.