RRI.CO.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat ini menjadi tahapan krusial sebelum dibawa ke paripurna berlangsung di ruang Komisi III, Senin 27 April 2026.

Dalam pembahasan tersebut, berbagai masukan dari sejumlah SKPD dikaji secara mendalam bersama instansi terkait. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif.

Ketua Pansus III, Husnul Fatahillah, menjelaskan finalisasi dilakukan dengan membahas satu per satu poin rekomendasi. Pembahasan melibatkan BPKAD, Biro Pemerintahan, serta Bappeda.

“Dari usulan yang ada, terdapat lima rekomendasi utama dari dinas-dinas, salah satunya terkait aktivitas tambang galian C yang menjadi perhatian dari Dinas ESDM,” ujar Husnul. Ia menegaskan hasil rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.

Husnul menambahkan seluruh rekomendasi yang telah difinalisasi akan segera disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Hal ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus III, Ahmad Sarwani, menyebut finalisasi ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. “Melalui sinergi banua yang digagas Bappeda, kami berharap evaluasi ini mendorong pemerataan pembangunan di 13 kabupaten/kota,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk ditindaklanjuti. “Dengan sinergi yang baik, kita optimistis pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.