RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti persoalan kepegawaian, dan pengadaan barang dan jasa. Hal itu terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, bersama mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu, 22 April 2026.

Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, memimpin rapat tersebut. Pembahasan mencakup capaian program, realisasi anggaran, serta kendala pelaksanaan program tahun anggaran 2025.

Nova mengatakan, pembahasan fokus pada capaian kinerja mitra kerja Komisi B. Termasuk program yang belum berjalan optimal. “Rapat hari ini membahas LKPJ bersama mitra SKPD,” ujar Nova.

Dari paparan mitra kerja, Komisi B menilai, realisasi program secara umum sudah cukup tinggi. Serapan anggaran juga berada pada kisaran yang baik. “Realisasi program mencapai sekitar 90 persen,” kata Nova.

Meski demikian, Komisi B mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Antara lain persoalan kepegawaian, akibat pegawai memasuki masa pensiun, serta efisiensi pengadaan barang dan jasa. “Kami melihat masih ada masalah kepegawaian, dan efisiensi pengadaan yang menimbulkan sisa realisasi anggaran,” ucap dia.

Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, evaluasi LKPJ tidak hanya menitikberatkan pada capaian administratif. Tetapi juga dampak terhadap pelayanan publik dan sektor perekonomian di Jakarta.