RRI.CO.ID, Jakarta - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta telah meningkat, dari 6,05% pada Agustus 2025, menjadi 6,31% pada November 2025. Berdasarkan data itu, pada akhir tahun lalu pengangguran di Ibu Kota bertambah sekitar 19 ribu orang, sehingga terdapat 349 ribu warga Jakarta yang kini menganggur.

Justin Adrian Untayana, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, rentannya masyarakat Ibu Kota terhadap resesi dan pengangguran, salah satunya disebabkan buruknya perencanaan pendidikan, dan sektor industri andalan DKI Jakarta. Karena, kata Justin telah berjalan tanpa arah jelas selama ini.

“Ada tiga era ekonomi. Pertama, era pertanian dan perkebunan, di sini dibutuhkan areal luas. Tetapi, tidak diperlukan pendidikan tinggi. Bahkan, warga yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) pun bisa bertahan dalam era tersebut,” ujar Justin dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 April 2026.

“Era kedua adalah era Industri, di mana industri manufaktur membutuhkan tenaga kerja atau buruh. Pada era industri ini, hanya warga berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) saja yang dapat bertahan, sebagai buruh industri,” kata Justin menambahkan.

Kemudian, Justin menjelaskan, Jakarta sudah memasuki era perekonomian ketiga, yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Adapun, SDM tersebut harus dapat menguasai pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman di berbagai sektor industri yang kompleks.

“Era ketiga adalah era jasa dan teknologi. Di situ tidak dibutuhkan areal luas, tidak dibutuhkan juga pabrik-pabrik yang berpolusi, akan tetapi membutuhkan tenaga-tenaga profesional, seperti dokter, pengacara, ahli IT (Teknologi Informasi), arsitek, akuntan, bankir, analis keuangan, ilmuwan, dan sebagainya yang membutuhkan pendidikan formal yang tinggi,” ujarnya.

Justin menekankan, DKI Jakarta sesungguhnya sudah ada di era ketiga tersebut, yaitu era jasa dan teknologi. Disebabkan sawah dan perkebunan sudah tidak ada lagi. Dan mayoritas pabrik-pabrik manufaktur sudah lama pindah dari Jakarta, karena tidak efisien lagi untuk memproduksi barang dengan ongkos Upah Minimum Provinsi (UMP), yang merupakan salah satu tertinggi di Indonesia.

“Tapi apa yang terjadi? Akhirnya demografi DKI yang didominasi tamatan SMA ke bawah, menjadi sulit untuk terserap dalam lapangan-lapangan pekerjaan eksisting. Maka dari itu tidak heran banyak warga SMA ke bawah, sangat bergantung kepada sektor kerja non-formal seperti ojek online, pedagang lapak atau keliling, dan sebagainya,” ujarnya.

Justin juga memperingatkan, faktanya lulusan-lulusan S1 dari setidaknya 30 kampus dengan ranking terbaiklah, yang relatif mudah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan profesional. “Sementara itu, jumlah universitas di Indonesia adalah ribuan. Sehingga, tidak heran banyak sarjana S1 sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan sampai melamar menjadi Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), alias petugas kebersihan serbaguna, demi mendapatkan penghasilan,” ucapnya.

Karena itu, Justin meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan perhatian serius terhadap pendidikan. Hal itu sebagai upaya menciptakan SDM unggul yang dapat berkompetisi, dan mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah perkembangan perekonomian pesat ini.