RRI.CO.ID, Cirebon - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa optimalisasi pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban tidak dapat dipandang sebagai agenda rutin pengamanan objek vital semata, melainkan bagian dari strategi besar pertahanan negara di wilayah barat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Dave dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Menurutnya, peningkatan aktivitas di Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan implikasi keamanan yang semakin kompleks dari aspek pertahanan, ekonomi, hingga kedaulatan negara.

“Patimban bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah simpul logistik strategis nasional. Karena itu, sistem pengamanannya harus terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab dinamika ancaman multidomain,” ujar Dave, Rabu (12/2).

Dave menekankan bahwa dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, TNI memiliki mandat yang semakin luas, termasuk dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Karena itu, kata dia, perluasan mandat tersebut harus diiringi dengan kesiapan organisasi dan penguatan kapasitas satuan teritorial.

“Penyesuaian terhadap perluasan tugas OMSP harus dibarengi dengan kesiapan struktur, personel, dan dukungan sarana-prasarana. Jangan sampai ada gap antara mandat normatif dan kesiapan operasional,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia menilai Korem 063/Sunan Gunung Jati sebagai unsur pelaksana Kodam III/Siliwangi memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, terutama dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional dan perlindungan objek vital. Efektivitas pembinaan teritorial, menurut Dave, juga harus diperkuat sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

“Pembinaan teritorial tidak boleh hanya bersifat administratif. Ia harus menjadi sistem deteksi dan respons dini terhadap ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional,” ujarnya.

Kunjungan kerja yang turut dihadiri Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, serta sejumlah anggota Komisi I lainnya — termasuk Elita Budiati, Sabam Rajagukguk, dan Mahfudz Abdurrahman — juga membahas pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengamanan Pelabuhan Patimban. Koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan dinilai menjadi elemen penting.

“Pengamanan objek vital nasional harus berbasis kolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Integrasi komando, komunikasi, dan dukungan logistik menjadi kunci,” tambah Dave.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI tidak berhenti pada peninjauan lapangan, melainkan memastikan bahwa kebutuhan riil satuan teritorial dapat terakomodasi dalam kebijakan dan dukungan anggaran yang proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa postur pertahanan di wilayah barat Indonesia semakin kuat, selaras dengan dinamika ancaman dan kepentingan strategis nasional,” pungkasnya.

Melalui penguatan sistem pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban dan objek vital lainnya, Komisi I DPR RI berharap terbangun sistem pertahanan wilayah yang tangguh, adaptif, dan mampu menjamin stabilitas nasional dalam jangka panjang.