RRI.CO.ID, Purwokerto – Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu menjalankan program pemerintahan, tetapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepemimpinan adaptif menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di era disrupsi.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Erna Irawati, mengatakan dunia saat ini berkembang semakin kompleks sehingga membutuhkan pola kepemimpinan yang mampu membaca perubahan dan mempersiapkan masa depan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan publik tidak lagi cukup diukur dari banyaknya program maupun serapan anggaran, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Masyarakat tidak merasakan proses yang kita lakukan, tetapi masyarakat merasakan dampaknya," ujar Erna dalam sesi Insight bertajuk "ESG for Impact: Kepemimpinan Adaptif di Era Disrupsi.

Ia menjelaskan, konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kerangka berpikir yang dapat diterapkan dalam sektor publik agar setiap kebijakan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, memberikan manfaat sosial, serta dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Melalui pendekatan tersebut, birokrasi didorong beralih dari orientasi kepatuhan (compliance) menuju penciptaan dampak (impact).

Sebagai narasumber, Direktur PT Graha 165 ESQ Group, Dadan Ramdan, menjelaskan bahwa penerapan ESG bukan lagi sekadar konsep maupun program tanggung jawab sosial, tetapi telah berkembang menjadi strategi organisasi dalam menghadapi perubahan zaman.

Menurutnya, organisasi saat ini berada di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian sehingga membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat, mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, serta terus belajar menghadapi tantangan baru.

"Pemimpin adaptif tidak menunggu perubahan terjadi. Pemimpin adaptif membaca perubahan, menyiapkan organisasi, dan mengubah tantangan menjadi peluang," kata Dadan.

Dadan menambahkan, keberhasilan implementasi ESG tidak cukup diwujudkan melalui dokumen atau laporan keberlanjutan semata. Penerapannya harus dimulai dari tata kelola (governance) yang baik, didukung budaya organisasi, serta komitmen seluruh unsur di dalamnya agar mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Menutup pemaparannya, Dadan mengajak seluruh peserta memandang keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk masa kini tetapi juga bagi generasi mendatang.

"Bumi yang kita pijak ini bukan hanya warisan dari orang tua kita, tetapi juga titipan untuk anak dan cucu kita. Kualitas hidup mereka bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini," tutup Dadan. (Kartika)