RRI.CO.ID, Mamuju- Sebagai komitmen memperkuat budaya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Ia menegaskan, evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Evaluasi melalui SPAK dan SPKP menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan. Seluruh jajaran harus terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” ujar Saefur di sela kegiatan di Mamuju, Selasa, 13 Mei 2026.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menegaskan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia juga mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi agar Kanwil Kemenkum Sulbar semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, menambahkan bahwa survei saat ini difokuskan kepada pelaku UMKM. Ke depan, survei akan diperluas ke lingkungan perguruan tinggi yang berkaitan dengan layanan Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran merek, hak cipta, dan paten.