RRI.CO.ID, Bengkalis - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menghadiri acara “Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), pada Jumat 13 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Puji Raharjo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak setiap muslim tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik.

“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji Raharjo.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi serta penguatan kebijakan guna mendorong penyelenggaraan haji yang semakin inklusif.

“Alhamdulillah, dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” lanjutnya.

Puji Raharjo juga menegaskan bahwa prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi seluruh jemaah. Prinsip tersebut menjadi dasar penguatan layanan haji yang lebih inklusif di masa mendatang.

“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama. Ke depan, pelayanan jemaah haji diharapkan menjadi semakin inklusif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait peningkatan layanan haji bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan ibadah haji dengan pelayanan yang layak dan ramah bagi semua kalangan.