RRI.CO.ID, Makassar - Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Makassar yang juga Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H Ikbal Ismail, menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Dr KH Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, Minggu, 5 Juli 2026. Penghargaan yang diterima Ikbal Ismail ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, dan kontribusi dalam menyukseskan pelayanan jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Tahun Haji 1447 H/2026 M.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dr H Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede. Bagi Ikbal penghargaan ini sebagai motivasi untuk dirinya berbuat lebih baik lagi ke depan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di daerah khususnya di Embarkasi/Debarkasi Makassar yang di dalam melibatkan delapan provinsi di Indonesia timur.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan lebih maksimal kepada jemaah haji,”ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi, stakeholder terkait dan jajaran kementerian haji di Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulsel serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulsel yang banyak membantu hingga suksesnya penyelenggaraan haji 2026.

"Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan haji di Sulsel dan Embarkasi Makassar. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari panitia,” ungkapnya.

Dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dr H Dahnil Anzar Simanjuntak dalam menyampaikan motivasi dan arahan kepada pejabat Kementerian Haji daerah seluruh Indonesia.

Pengarahan dan Motivasi bertajuk “Bekerja Profesional, Efektif, dan Amanah demi Kemabruran dan Kemaslahatan Jemaah Haji”.

Dahnil menyampaikan, transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh penyempurnaan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh perubahan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas serta mengutamakan kepentingan jemaah.

“Transformasi Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya sebatas perubahan kelembagaan, tetapi juga harus tercermin dalam pola pikir, budaya kerja, serta komitmen seluruh insan Kemenhaj untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah,” terangnya.

Wajah baru Kemenhaj, kata Dahnil harus dibangun di atas fondasi integritas. Amanah yang diberikan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji merupakan kepercayaan besar yang harus dijaga bersama melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.