RRI.CO.ID, Jayapura - Wisatawan silih berganti datang ke New Pasific Tourist Site di Kampung Wutung, Papua Nugini. Sebagian menikmati hamparan Samudra Pasifik dari kawasan wisata itu, sebagian lagi memilih kain dan kerajinan tangan yang dijajakan warga.

Di salah satu lapak, Zaka melayani wisatawan yang mencari cendera mata khas perbatasan. Dari sana, zona netral perbatasan RI-PNG hanya berjarak sekitar 100 meter, pemisah antara Wutung dan Skouw, Kota Jayapura.

Neneknya berasal dari Papua, Indonesia, kakeknya dari Papua Nugini. Sejak kecil, Zaka tumbuh dalam keluarga yang hidup di dua sisi perbatasan. Banyak warga Wutung punya orang tua, saudara, atau kerabat di Kampung Mosso dan kampung-kampung Skouw, Distrik Muara Tami.

Karena itu, melintasi perbatasan menjadi rutinitas. Ada yang datang untuk bertemu keluarga, berdagang, atau berbelanja.

Bagi Zaka, perjalanan ke Skouw juga menjadi bagian dari cara ia mencari pengobatan. Setiap kali terserang malaria, ia memilih berobat ke Puskesmas Skouw yang berada tak jauh dari Pos Lintas Batas Negara RI-PNG.

Di Seberang Pagar, Malaria Tanpa Jaminan

Pilihan itu bukan tanpa alasan. Di Wutung, fasilitas kesehatan hanya Aid Post dan Health Centre dengan tenaga medis dan obat yang terbatas. Untuk pelayanan lebih lengkap, warga harus ke RS Umum Vanimo, puluhan kilometer jauhnya, atau menyeberang ke Jayapura.

P4H Network, jejaring global perlindungan kesehatan mencatat, meski layanan kesehatan primer pada dasarnya diberikan secara gratis, pasien masih kerap dikenai biaya akibat keterbatasan pendanaan operasional fasilitas kesehatan. Di wilayah terpencil, akses layanan juga masih terkendala infrastruktur dan kekurangan tenaga kesehatan.

Di atas tantangan sistem kesehatan itu, Pulau New Guinea yang mencakup wilayah Indonesia dan Papua Nugini, masih menjadi salah satu wilayah dengan beban malaria tertinggi di Asia Pasifik. Artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah Nature Communications memperkirakan terdapat sekitar dua hingga tiga juta dugaan kasus malaria setiap tahun. Tingginya mobilitas penduduk di sepanjang perbatasan Indonesia–Papua Nugini membuat malaria tetap menjadi tantangan bersama kedua negara.

Zaka memahami keterbatasan itu dari pengalamannya sendiri. "Kalau saya berobat di Wutung itu biaya sendiri. Kadang obat tidak ada, untuk ketemu dokter juga harus tunggu lama," katanya.

Berbeda dengan di Wutung, di Puskesmas Skouw Zaka diperiksa, diberi obat antimalaria, dan hanya mengeluarkan Rp20 ribu di loket. Menurutnya, biaya berobat di Wutung bisa mencapai tujuh hingga dua belas kina, sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000, bertambah lagi kalau pasien dirujuk ke rumah sakit.

"Pelayanan di Puskesmas Skouw bagus sekali. Sebagai warga PNG saya merasa dilayani sama seperti warga Indonesia," ujarnya.

Namun ada satu hal yang membuat Zaka penasaran. Di ruang tunggu Puskesmas Skouw, ia melihat warga Indonesia datang silih berganti. Mereka diperiksa, menerima obat, lalu pulang tanpa membayar di loket pelayanan. Pemandangan itu membuatnya bertanya kepada petugas.

Petugas menjelaskan tentang Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Dari situlah Zaka mengetahui ada perlindungan kesehatan yang tidak dimiliki negaranya.

"Jujur saja, saya iri lihat warga Indonesia. Mereka berobat tidak bayar karena sudah punya JKN. Kita orang PNG tidak punya seperti begitu," katanya.

Zaka hanya melihat manfaat itu dari ruang tunggu Puskesmas Skouw. Klemen Kimki mengalaminya sendiri.

Malam di Ruang IGD

Awal Februari 2026, demam yang berhari-hari tak kunjung turun memaksa warga Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, itu menghentikan aktivitasnya sebagai buruh harian di Pasar Skouw. Keluarganya membawa Klemen ke RS Ramela di Koya, sekitar satu jam dari rumahnya.

"Dokter bilang sa sakit malaria, ada penurunan sel darah putih juga dan harus dirawat," ucap Klemen.

Yang langsung terlintas di benaknya bukan soal penyakitnya, melainkan biaya pengobatan. "Tong langsung pusing pikir biaya, karena kalau dirawat di rumah sakit pasti kasih keluar uang. Tapi sa su tra tahan sakit jadi, makanya sa bilang maitua, biaya nanti pikir dari belakang saja," kata Klemen.

Kekhawatiran itu wajar. Penelitian Maya Dwi Wulan Sari dari Universitas Gadjah Mada (2024) terhadap pasien rawat inap malaria di RSUD Abepura menemukan rata-rata biaya medis langsung mencapai Rp4,1 juta sekali rawat inap, dengan beban pasien sendiri mencapai 33,7 persen dari pendapatan bulanan mereka.

Istrinya sebelumnya sudah mengurus Klemen sebagai peserta JKN lewat skema Penerima Bantuan Iuran, iurannya ditanggung pemerintah. Tapi Klemen belum pernah memakainya.

Di loket rumah sakit, ia hanya menyerahkan KTP, dan petugas memeriksa data kepesertaannya. "Ternyata pas sa kasih KTP, petugas bilang sa pu BPJS aktif," kata Klemen.

Klemen menjalani pemeriksaan laboratorium dan penanganan di IGD. Layanan kesehatannya dijamin JKN, sementara obat antimalaria yang ia terima bagian dari Program Nasional Malaria. "Puji Tuhan, berkat JKN sa tra kasih keluar uang apa-apa," ucap dia.

Papua, Episentrum yang Harus Dijaga

Pengalaman Klemen mencerminkan persoalan yang masih dihadapi Papua. Gubernur Papua Matius Fakhiri, menyebut dari lebih satu juta pemeriksaan malaria, tercatat 303.931 kasus positif.

"Untuk malaria, Papua masih jadi wilayah dengan beban kasus tertinggi di Indonesia, lebih dari 80 hingga 90 persen kasus nasional," kata Fakhiri.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Beeri Wopari mengatakan kasus baru bertambah sekitar seribu per bulan di sembilan kabupaten dan kota. "Kalau kita lihat trennya, memang masih terjadi peningkatan," katanya.

JKN di Garis Terdepan

Peningkatan kasus itu juga terlihat di Puskesmas Skouw. Setiap hari Puskesmas tersebut melayani sekitar 35 hingga 40 pasien. Kepala Puskesmas Skouw Amelia N. Womsiwor mengatakan lima hingga sepuluh di antaranya merupakan kasus malaria.

Selain melayani warga Indonesia, Puskesmas Skouw menerima pasien dari warga Papua Nugini, baik yang melintas dari Wutung maupun yang tinggal sementara bersama keluarga di Kampung Mosso. “Mereka datang karena pelayanan di sini lebih mudah dijangkau. Kalau di Wutung mereka harus ke Vanimo,” katanya.

Amelia menjelaskan pasien tanpa JKN dikenai retribusi sesuai aturan daerah. Namun pelayanan tetap menjadi prioritas. “Biasanya kami menarik retribusi, tapi tidak memaksa kalau tidak ada uang,” ujarnya.

Di wilayah kerja Puskesmas Skouw yang berpenduduk 3.777 jiwa, sebanyak 3.440 orang telah menjadi peserta JKN. Menurut Amelia, kepesertaan itu mengubah kebiasaan masyarakat mencari layanan kesehatan. “Mereka tidak lagi memikirkan biaya karena sudah ditanggung BPJS Kesehatan,” katanya.

Hingga 28 Februari 2026, cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah melampaui 98 persen dari total penduduk. Tingkat keaktifan peserta mencapai 85,34 persen atau sebanyak 4.901.664 jiwa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Erika Verayanti Lumban Gaol menjelaskan, penanganan malaria tetap dijamin JKN. Yang tidak ditanggung JKN hanya obat antimalaria karena sudah disediakan pemerintah lewat Program Pengendalian Malaria Nasional.

"Obat program seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV jadi tanggungan pemerintah. Tapi pelayanan kesehatannya tetap dijamin JKN, dari puskesmas sampai rumah sakit kalau butuh rujukan," kata Erika.

Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat 19.055 peserta JKN di Kota Jayapura memanfaatkan layanan terkait malaria. Hingga Maret 2026, jumlahnya mencapai 7.818 peserta.

Erika menegaskan, seluruh peserta JKN memperoleh hak pelayanan sama tanpa membedakan jenis kepesertaan. "Kalau sudah kepesertaan JKN aktif, tinggal berobat. Pelayanannya pasti dijamin," katanya.

Zaka kembali merapikan kain-kain yang dipajang di lapaknya. Wisatawan terus datang dan pergi melewati perbatasan.

Perjalanan ke Skouw tetap mudah baginya. Yang belum mudah adalah memperoleh perlindungan kesehatan seperti yang ia lihat dinikmati warga di seberang.