RRI.CO.ID, Maros - Audiensi antara Kanwil DJP Sulselbartra dan Gubernur Sulawesi Selatan yang berlangsung di Asrama Haji Sulawesi Selatan, Senin, 23 Februari 2026,.tidak sekadar menjadi pertemuan formal kelembagaan, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Pertemuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pajak bukan hanya tanggung jawab institusi perpajakan semata, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Dalam dialog yang berlangsung konstruktif tersebut, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menekankan pentingnya tindak lanjut nyata atas Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) sebagai fondasi kolaborasi berkelanjutan.

"Implementasi kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi diwujudkan melalui pertukaran data yang akurat, pengawasan bersama yang terintegrasi, serta edukasi perpajakan yang konsisten dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat" harapnya.

Lebih dari itu, ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaporkan SPT Tahunan lebih awal melalui aplikasi Coretax mengandung makna simbolik sekaligus strategis. ASN dipandang sebagai teladan kepatuhan fiskal, sehingga kedisiplinan mereka dalam pelaporan pajak tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga membangun budaya sadar pajak di tengah masyarakat.

Pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan tepat waktu mencerminkan komitmen kolektif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, dorongan pelaporan lebih awal menjadi langkah preventif untuk menghindari penumpukan pelaporan di akhir batas waktu. Hal ini juga sekaligus memperkuat kualitas administrasi perpajakan yang lebih tertib dan modern.

Melalui audiensi ini, terbangun kesepahaman bahwa sinergi antara Kanwil DJP Sulselbartra dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan secara menyeluruh.