RRI.CO.ID, Sorong - Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Papua Barat Daya diminta melakukan refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang kian berat.

Anggota DPD RI, Agustinus R Kambuaya, mengatakan bahwa kehadiran provinsi ini sejak awal bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setelah dimekarkan dari Papua Barat.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠"Tujuan hadirnya provinsi ini kan kita mekar dari Papua Barat dengan harapan rentang kendali pemerintahan lebih pendek dan pelayanan lebih dekat. Dulu semuanya ke Manokwari, sekarang sudah ada di Sorong. Itu harapan utama masyarakat,” ujarnya

Agustinus menjelaskan, dua tahun pertama dipimpin penjabat (Pj) gubernur difokuskan pada masa transisi dan pembentukan perangkat organisasi pemerintahan daerah. Setelah itu, melalui pemilu dan pilkada, lahirlah gubernur definitif yang kini genap satu tahun memimpin.

“Hari ini harusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah, terutama kepemimpinan gubernur yang sekarang. Banyak hal yang harus dievaluasi,” katanya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah kondisi ekonomi. Ia menyoroti efisiensi anggaran, potensi defisit APBD, serta melemahnya daya beli masyarakat.

“Perputaran uang sulit, dolar naik, rupiah melemah, harga-harga harus dikontrol. Ini realitas yang dirasakan masyarakat setiap hari,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap gubernur dan seluruh jajaran bekerja lebih keras, inovatif, dan kreatif untuk menjawab harapan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

“Kita berharap gubernur dan seluruh jajarannya bekerja lebih keras untuk menjawab harapan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya,” ujarnya.

Agustinus R Kambuaya menekankan pentingnya pembenahan urusan wajib pemerintahan, terutama pendidikan dan kesehatan.

“Urusan wajib itu pendidikan dan kesehatan. Itu harus jelas arahnya seperti apa. Jangan sampai visi yang dulu ditawarkan saat kampanye tidak terimplementasi,” tambahnya.

Selain menjalankan visi daerah, pemerintah provinsi juga dihadapkan pada kewajiban melaksanakan berbagai program nasional yang diturunkan langsung oleh presiden.

“Itu tantangan besar. Bagaimana mewujudkan visi gubernur, tapi juga menjalankan program-program nasional yang diperintahkan dari pusat,” Tutupnya.