RRI.CO.ID, Ambon - Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Ambon mempertanyakan perkembangan penataan kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Organisasi mahasiswa itu menilai publik berhak mengetahui hasil nyata yang telah dicapai setelah berbagai langkah penertiban dilakukan pemerintah.

Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L.Z. Patty mengatakan persoalan Gunung Botak tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas pertambangan tanpa izin. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan krisis tata kelola sumber daya alam yang mencakup aspek hukum, lingkungan, ekonomi, hak masyarakat adat, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Apa kabar Gunung Botak hari ini? Setelah penertiban, setelah penetapan tersangka, setelah rapat koordinasi, sejauh mana kemajuan yang nyata sudah dicapai?" kata Renno mempertanyakan, Senin 20 Juli 2026.

Ia menilai penyelesaian persoalan Gunung Botak harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepastian hukum. Masyarakat hingga kini belum memperoleh informasi yang utuh mengenai implementasi berbagai kebijakan yang telah diumumkan pemerintah.

GMKI Ambon mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari progres perluasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), keberlanjutan koperasi masyarakat, rehabilitasi lingkungan, hingga evaluasi kinerja Satgas Penanganan Gunung Botak. Organisasi itu menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

"Publik perlu mengetahui progres perluasan Wilayah Pertambangan Rakyat, keberlanjutan koperasi masyarakat, rehabilitasi lingkungan, hingga evaluasi kinerja Satgas Penanganan Gunung Botak," ujarnya.

Selain itu, GMKI Ambon meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Penegakan hukum dinilai tidak boleh berhenti pada pekerja tambang di lapangan semata, tetapi harus menjangkau aktor intelektual, jaringan pendanaan ilegal, dan pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut.

Renno juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam simbolisme kebijakan yang hanya terlihat aktif di ruang publik tanpa menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ia menilai masyarakat Maluku membutuhkan kepastian hukum dan ekonomi terkait arah penataan kawasan Gunung Botak.

"Kami tidak ingin Gunung Botak hanya menjadi isu yang ramai ketika operasi dilakukan, lalu menghilang ketika masyarakat menunggu hasil. Negara tidak boleh bekerja berdasarkan siklus pemberitaan," katanya.

GMKI Ambon memastikan akan terus mengawal perkembangan penanganan Gunung Botak sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Organisasi mahasiswa itu berkomitmen memberikan kritik konstruktif demi mendorong terwujudnya tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.