RRI.CO.ID, Purwokerto – Sebagai pengelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentunya berperan dalam mewujudkan ASN BKN yang mempunyai kompetensi unggul, integritas tinggi serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Maka dari itu, BKN dengan gagasan barunya memberi ruang untuk sharing dan berdialog bersama dalam mewujudkan hal tersebut.

Sharing Session Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Series 42 melalui zoom meeting yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BKN mengangkat tema “Membangun Talenta ASN Unggul dan Kolaboratif melalui Inovasi Manajemen Modal Manusia”.

Dihadiri oleh Guru besar Universitas Pendidikan Indoensia (UPI), sekaligus penulis buku Manajemen Modal Manusia, Prof. Dr. H. Suwanto, M.Si. sebagai narasumber utama, dan pembicara pembuka Dr. Herman, M.Si selaku Deputi Bidang PPMASN BKN.

Dalam sharing session ini, Prof. Suwanto menyampaikan materi mengenai transisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Tradisional ke Human Capital Management (HCM). Menurutnya, paradigma MSDM Tradisional saat ini sudah tidak memadai karena cenderung berfokus pada aspek administratif, kepatuhan regulatif, dan efisiensi operasional jangka pendek.

Selain itu, MSDM juga sering diposisikan sebagai fungsi pendukung, bukan sebagai fungsi strategis. Akibatnya, pengetahuan aparatur negara lebih banyak menekankan prosedur kepegawaian dibandingkan pengembangan kapasitas dan potensi manusia secara berkelanjutan.

“Dalam organisasi publik, bapak dan ibu, kualitas modal manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, efektivitas kebijakan, serta keberlanjutan reformasi birokrasi,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan HMC menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

“Hal ini bukan hanya sebuah pilihan konseptual, melainkan fondasi strategis dalam membangun dan menjaga kredibilitas sistem elit nasional, sistem elit yang kuat tidak mungkin terwujud tanpa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi unggul, integritas tinggi serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis,” tegasnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa ASN yang unggul sangat dibutuhkan dan untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu peranan BKN dalam mewujudkannya.

“Dengan demikian, BKN berperan strtategis dan memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi terwujud nyata dalam kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ” pungkas Guru Besar UPI tersebut menutup presentasinya.