Kemenkum Sulbar Evaluasi Hasil Survei SPAK-SPKP untuk Pelayanan Lebih Baik

RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus mematangkan langkah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas dan bebas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi secara berkala hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa hasil kedua survei tersebut merupakan cerminan komitmen institusi untuk selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Melalui evaluasi ini, kita dapat memetakan capaian sekaligus area yang masih membutuhkan perbaikan. Setiap respons, baik dari internal maupun masyarakat, menjadi pijakan berharga bagi kami dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM," urai Saefur, pada agenda evaluasi dan tindak lanjut laporan SPAK-SPKP ini digelar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa pada Selasa 14 Juli 2026.

Agenda ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas layanan sekaligus merumuskan strategi perbaikan mutu secara konsisten.

Mewakili Kakanwil, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menyatakan bahwa survei ini menjamin reformasi birokrasi berjalan terukur dan akuntabel. Forum ini juga menjadi wadah diskusi untuk melahirkan inovasi pelayanan publik yang relevan.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), Astuti Toding, menjabarkan hasil survei beserta catatan penting dari responden. Data analisis ini nantinya akan dikonversi menjadi rekomendasi operasional demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima.

Dari sisi internal, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenkum Sulbar, Muhammad Kasyfurrahman, mengungkapkan bahwa indeks kepuasan internal pada Triwulan II menunjukkan tren positif. Meski demikian, terdapat catatan evaluasi dari pegawai terkait urgensi peningkatan kapasitas jaringan internet (Wi-Fi) guna menunjang kelancaran tugas harian.

Sementara untuk hasil eksternal, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenkum Sulbar, Andi Mappinawang Asmawi, memaparkan bahwa penilaian masyarakat secara umum berada pada kategori sangat baik. Namun, beberapa indikator seperti kejelasan alur prosedur, transparansi tarif, hingga kesesuaian produk layanan tetap menjadi prioritas untuk terus disempurnakan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sulbar akan segera berkoordinasi dengan seluruh lini kerja demi merealisasikan rekomendasi yang ada. Langkah strategis yang disiapkan meliputi optimalisasi infrastruktur digital, perluasan sosialisasi alur layanan lewat media sosial, penguatan kompetensi petugas layanan, serta penguatan inklusivitas pelayanan publik yang berkeadilan.