RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan BPD Bank Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Senin 29 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Daerah Provinsi Papua Tengah Tumiran, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, pimpinan Bank Papua Cabang Nabire, pejabat Kementerian Dalam Negeri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Papua Tengah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pengelola keuangan daerah, serta peserta bimbingan teknis.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah, Alexander Manansang, S.Sos., dalam sambutannya mengatakan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah kini menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan oleh seluruh pemerintah daerah.

Menurutnya, implementasi SP2D Online merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

"Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. SP2D Online merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien," ujar Alexander.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan SP2D Online tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi tersebut.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Bank Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem tersebut.

Melalui pelatihan ini, Alexander berharap seluruh peserta mampu memahami alur bisnis SP2D Online mulai dari proses pengajuan hingga dana diterima oleh penerima, menguasai penggunaan aplikasi sesuai ketentuan, meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses pencairan dana, menjaga keamanan data dan transaksi elektronik, serta menjadi agen perubahan dalam penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga berharap implementasi SP2D Online dapat segera diterapkan secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

"Implementasi SP2D Online diharapkan mampu mempercepat penyerapan APBD, mempercepat pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," katanya.

Alexander mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan aktif berdiskusi apabila menemukan kendala, sehingga saat implementasi di masing-masing perangkat daerah tidak mengalami hambatan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua dan Kementerian Dalam Negeri atas dukungan dan pendampingannya dalam mewujudkan modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Semoga melalui sinergi ini kita dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Tengah," tutup Alexander.