RRI.CO.ID.Purwokerto – Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah bebas sampah atau zero waste pada 2028 melalui penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog Purwokerto Menyapa yang disiarkan RRI Purwokerto dengan tema “Banyumas Menuju Bebas Sampah 2028”, yang menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, akademisi/tenaga kesehatan lingkungan, serta penggerak komunitas pengelolaan sampah.

Sekretaris DLH Kabupaten Banyumas, dr. Arif Sugiono, menjelaskan bahwa Banyumas saat ini terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui konsep Refuse Derived Fuel (RDF) dan ekonomi sirkular.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah konsistensi pemilahan sampah dari sumber serta keterbatasan fasilitas pendukung, terutama pada proses pengolahan dan penyimpanan RDF.“Pengelolaan sampah di Banyumas terus kami dorong agar lebih optimal. Tantangannya ada pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, serta dukungan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Arif Sugiono dalam dialog tersebut.

Sementara itu, Kepala UPT pengelolaan sampah Banyumas, Edy Nugroho, A.Md, menegaskan bahwa Banyumas telah mengembangkan sistem pengolahan sampah terpadu yang menghasilkan nilai ekonomi.“Sistem kami dari hulu sampai hilir. Sampah tidak hanya dibuang, tetapi diolah menjadi produk bernilai seperti RDF yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif industri,” kata Edy.

Dari sisi masyarakat, Roniyah, penggerak komunitas pengelolaan sampah, menilai bahwa keberhasilan program bebas sampah sangat bergantung pada partisipasi warga di tingkat desa.“Kunci utama ada pada kesadaran masyarakat. Kalau pemilahan sudah dilakukan dari rumah, maka beban pengolahan di TPS dan TPA akan jauh berkurang,” ungkapnya.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Banyumas kini menjadi salah satu daerah yang dinilai progresif dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah daerah menargetkan penguatan sistem ini dapat membawa Banyumas menuju kondisi bebas sampah pada 2028, sekaligus memperkuat ekonomi sirkular berbasis lingkungan.