RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengusulkan pembangunan jembatan layang atau flyover di dua perlintasan kereta api guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Usulan tersebut saat ini tengah diproses melalui penyusunan dokumen perencanaan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, mengatakan proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang di dua lokasi tersebut.

“Kami mengusulkan pembangunan flyover di dua titik perlintasan kereta api untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” ujar Widy, Jumat, 1 Mei 2026.

Dua lokasi yang diusulkan untuk pembangunan tersebut adalah perlintasan Cipanas, tepatnya di Tanjakan Bang Arum Narimbang, serta jalur Citeras–Cikande. Kedua titik ini dinilai memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi.

Menurut Widy, peningkatan frekuensi perjalanan kereta api juga menjadi faktor utama perlunya pembangunan jembatan layang. Hal ini membuat perlintasan sebidang semakin berisiko bagi pengguna jalan.

“Volume perjalanan kereta api yang terus meningkat harus diimbangi dengan sistem lalu lintas yang lebih aman,” katanya.

Selama ini, perlintasan sebidang di dua lokasi tersebut kerap menimbulkan kemacetan panjang. Bahkan, tidak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal.

“Perlintasan ini cukup padat dan sering terjadi kecelakaan, sehingga perlu solusi permanen seperti flyover,” ucap Widy.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan layang akan memisahkan jalur kendaraan dengan jalur kereta api. Dengan demikian, potensi konflik lalu lintas dapat diminimalkan. Saat ini, proses pembangunan masih berada pada tahap penyusunan dokumen perencanaan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Banten.

Dokumen tersebut mencakup Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED). “Besaran anggaran masih menunggu hasil FS dan DED yang sedang disusun oleh BPJN,” ujarnya.

Proyek ini diusulkan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Jika dibebankan ke APBD, tentu kami tidak mampu membiayai proyek sebesar ini,” katanya.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini masih terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting.

“Pendanaan dari APBN menjadi harapan utama agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ucap Widy.