RRI.CO.ID, Gunungkidul - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul kembali menggelar agenda edukatif bertajuk Ngabuburit Pengawasan Seri II dengan tema “Pengawasan PDPB dan Pentingnya Menjaga Hak Pilih Pemula” pada Kamis 5 Maret 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan memastikan hak konstitusional warga negara, khususnya generasi muda, tetap terlindungi melalui validitas data pemilih yang akurat dan mutakhir.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Andang Nugroho menegaskan bahwa pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan tugas penting lembaga pengawas pemilu, meskipun saat ini tidak berada dalam tahapan pemilu. Menurutnya, keakuratan data pemilih menjadi fondasi utama bagi demokrasi berkualitas.

“Bawaslu hadir untuk membimbing pemilih pemula agar tidak kehilangan hak pilihnya akibat kendala administratif. Data pemilu harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Umi Illiyina menjelaskan bahwa PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir serta data kependudukan nasional. Ia menekankan bahwa setiap suara, termasuk dari pemilih pemula, memiliki arti penting dalam menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.

Umi menambahkan, pelaksanaan PDPB harus berlandaskan prinsip komprehensif, inklusif, akurat, dan responsif sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2025. Dalam praktik pengawasannya, Bawaslu melakukan uji petik langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian data pemilih.

“Jika ditemukan data ganda atau pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar, Bawaslu segera memberikan saran perbaikan kepada KPU,” katanya.

Pengawasan yang ketat terhadap proses pemutakhiran data pemilih, lanjut Umi, juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Dengan data pemilih yang lebih akurat, potensi sengketa proses pemilu dapat ditekan sehingga proses demokrasi berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, narasumber kedua Heri Santosa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Gunungkidul menyoroti tantangan yang dihadapi pemilih pemula di era digital. Ia menyebut fenomena apatisme politik, arus hedonisme, hingga krisis identitas menjadi faktor yang membuat sebagian generasi muda kurang tertarik pada isu demokrasi.

“KNPI hadir untuk mendorong pemuda agar tidak apatis dan lebih melek demokrasi melalui ruang diskusi dan perjumpaan yang konstruktif,” ucapnya.

Dalam sesi diskusi, peserta juga menyoroti potensi penyebaran hoaks dan manipulasi informasi berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI). Menanggapi hal tersebut, Bawaslu menegaskan telah mulai memperkuat pengawasan digital serta menjalin kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat.

Masyarakat juga diimbau secara aktif mengecek status hak pilih mereka melalui laman dptonline. Bawaslu berharap kesadaran kolektif masyarakat dapat terus terbangun, sebab menjaga hak pilih pemula bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah konstitusi demi masa depan demokrasi Indonesia.