RRI.CO.ID, Jakarta: Rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) merevitalisasi Stasiun Gambir dengan anggaran sekitar Rp1 triliun mendapat tanggapan dari Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Organisasi tersebut menilai proyek strategis itu tetap penting, namun sumber pembiayaannya sebaiknya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari kas internal PT KAI.

Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Deddy Herlambang, mengatakan revitalisasi Stasiun Gambir merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memodernisasi salah satu simpul transportasi utama di Jakarta. Namun, menurutnya, kemampuan finansial PT KAI saat ini masih menghadapi tekanan akibat berbagai penugasan strategis yang diberikan pemerintah.

MTI menilai, selain mengelola layanan kereta api nasional, PT KAI juga masih menanggung berbagai kewajiban investasi, seperti pengoperasian LRT Jabodebek, kereta bandara, pengadaan sarana KRL baru, hingga perawatan armada dan prasarana perkeretaapian. Kondisi tersebut membuat perusahaan perlu lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Menurut MTI, dana internal PT KAI seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Hingga kini masih terdapat sejumlah armada kereta yang telah beroperasi melewati usia ekonomis, sehingga membutuhkan peremajaan agar pelayanan tetap aman, nyaman, dan andal.

Selain armada, perhatian juga perlu diberikan pada kondisi sejumlah stasiun komuter, khususnya di wilayah Jabodetabek. Masih terdapat stasiun dengan peron yang sempit, kanopi yang terbatas, serta akses naik turun penumpang yang belum sepenuhnya ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, maupun pengguna berkebutuhan khusus.

MTI juga menyoroti keterkaitan revitalisasi Stasiun Gambir dengan pengembangan Stasiun Manggarai yang selama ini diproyeksikan sebagai pusat layanan kereta api jarak jauh di Jakarta. Karena itu, organisasi tersebut menilai perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana induk pengembangan perkeretaapian agar investasi yang telah menggunakan dana negara dapat berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih.

Dalam pandangan MTI, proyek revitalisasi Stasiun Gambir lebih tepat dibiayai melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN atau melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, proyek tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi nasional.

Dengan skema tersebut, PT KAI dinilai dapat tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan sekaligus fokus melakukan peremajaan sarana, modernisasi sistem operasional, peningkatan keselamatan perjalanan, serta pengadaan armada baru untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang.

MTI menegaskan bahwa modernisasi Stasiun Gambir pada dasarnya merupakan langkah positif. Namun, peningkatan estetika dan penataan kawasan sebaiknya tidak mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak, seperti keselamatan perjalanan, keandalan armada, peningkatan pelayanan, serta pengembangan jaringan perkeretaapian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut MTI, keberhasilan pembangunan transportasi publik tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.