RRI.CO.ID,Makassar - Rencana pengalihan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk daerah terpencil ke kantin-kantin sekolah dinilai sebagai langkah yang efektif dan efisien. Meski demikian, aspek pengawasan keamanan pangan menjadi sorotan krusial yang menuntut pengawalan ketat dari berbagai lintas sektor.

Pengamat kebijakan publik Kafrawi Saenong kepada RRI Minggu, 28 Juni 2026 menegaskan bahwa pelimpahan tanggung jawab dapur MBG ke kantin sekolah tidak boleh lepas dari pantauan. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merangkul pemerintah daerah, pihak keamanan, hingga elemen masyarakat sipil guna mencegah terjadinya penurunan kelayakan dan standar pangan di wilayah pelosok.

"Tentu BGN harus melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah setempat. Jangan sampai makanan yang diberikan malah tidak layak. Pengawasan ini bukan hanya dari pihak keamanan, masyarakat sipil juga harus ikut memantau," tegas Kafrawi. Minggu, 28 Juni 2026.

Menurutnya, pengawasan berlapis ini merupakan bentuk keseriusan negara untuk memastikan tidak ada ketimpangan gizi. Kualitas makanan yang diterima oleh peserta didik di daerah terpencil harus memiliki standar yang sama persis dengan yang disajikan di kota-kota besar.

Selain pengawasan pasca-produksi, pencegahan kelalaian keamanan pangan juga harus dilakukan sejak fase persiapan. Dalam hal ini, BGN dituntut turun tangan langsung memberikan edukasi dan pembinaan secara komprehensif kepada para pengelola kantin sekolah. "Pemenuhan gizi ini bukan hanya sekadar selesai tanggung jawab kantin sekolah. Namun, bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menyamakan hak—apa yang didapat oleh anak-anak kita di kota, itu juga yang didapat oleh anak-anak kita di daerah terpencil," tambahnya.

Kafrawi menilai kantin sekolah sejatinya mampu memenuhi kriteria keamanan dan penyajian pangan yang sehat, asalkan mendapat dukungan penuh dari komite sekolah dan para orang tua murid.

Namun, ia juga memberikan catatan khusus terkait kapasitas infrastruktur pendukung. Tantangan terbesar akan muncul apabila satu kantin ditugaskan untuk menyuplai makanan bagi dua atau lebih sekolah sekaligus. Hal ini membutuhkan persiapan ekstra, terutama terkait perluasan lahan dapur agar proses pengolahan makanan tetap higienis dan aman. "Ketika program ini berjalan, kita perlu melakukan evaluasi secara berkala dari tingkat pusat sampai di level yang paling bawah," pungkas Frawi.

Langkah pengalihan anggaran dari penolakan sekolah di wilayah mampu ke sekolah di daerah terpencil memang memberikan keleluasaan dana. Namun, tanpa adanya audit dan pengawasan keamanan pangan yang ketat, niat baik pemerataan gizi ini rentan kehilangan esensi utamanya.