RRI. CO. ID, MAKASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya informasi dan keluhan masyarakat terkait penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer.

Pertamina bersama agen dan satgas setempat terus memperkuat pengawasan di lapangan. Sales Branch Manager (SBM) Sulteng IV Gas Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Yera Ichsana, menyampaikan bahwa kondisi stok LPG subsidi maupun nonsubsidi di wilayah Sulawesi Tengah dalam kondisi aman.

“Stok LPG saat ini aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Penyaluran dilakukan melalui agen dan pangkalan resmi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yera.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan agen, satgas, serta instansi terkait untuk memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran. Pertamina menegaskan bahwa harga LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah berlaku di tingkat pangkalan resmi.

Sementara harga di tingkat pengecer berada di luar rantai distribusi resmi perusahaan. Karena itu, seluruh pangkalan diimbau untuk menyalurkan LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah serta memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat yang berhak.

Selain pengawasan langsung di lapangan, monitoring distribusi juga dilakukan secara berkala guna mengantisipasi potensi penyimpangan. Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan distribusi energi subsidi.

“Kami mengajak masyarakat membeli LPG subsidi di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Jika ada indikasi pelanggaran, segera laporkan melalui Pertamina Contact Center 135. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti,” tegas Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan evaluasi dan penguatan pengawasan distribusi LPG subsidi akan terus dilakukan guna menjaga kelancaran pasokan serta memastikan energi bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.