RRI.CO.ID, Banjarmasin – Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Kamis. 20 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum dialog antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai mitra strategis.

Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pertemuan tersebut, di antaranya capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR), ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon), percepatan penurunan stunting, serta optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menyampaikan bahwa capaian MCPR Kalsel saat ini tertinggi secara nasional, meski masih dihadapkan pada tantangan dukungan anggaran.

“Secara capaian, MCPR Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi secara nasional,” ujar Farah Adibah. “Namun pada 2025 kami menghadapi keterbatasan anggaran sehingga pemenuhan kebutuhan alokon belum dapat dilakukan secara optimal.”

Farah menambahkan, percepatan penurunan stunting tetap berjalan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sementara itu, pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B di daerah dinilai belum maksimal. Dari sekitar 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 52 yang melayani kelompok 3B dengan distribusi melibatkan 713 TPK.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Permas Kemendukbangga/BKKBN, Maria Ernawati, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan dan dukungan anggaran selaras dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, kendala efisiensi anggaran pengadaan alokon pada 2025 mencapai 50 persen, namun pada 2026 kebutuhan tersebut akan dipenuhi sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan.

“Efisiensi anggaran pengadaan alokon pada 2025 memang mencapai 50 persen, namun pada 2026 akan dipenuhi 100 persen oleh Kementerian Keuangan,” kata Maria. “Kami memastikan keberlangsungan layanan KB tetap menjadi prioritas.”

Ia menambahkan, penggerakan program di lapangan tetap difasilitasi melalui dana BOKB sebagai instrumen operasional utama. Percepatan penurunan stunting juga diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang secara nasional telah menggandeng 304.000 mitra dan menjangkau 1.607.627 penerima manfaat.

Terkait MBG, Maria menyebut dari 20.790 SPPG yang beroperasi secara nasional, sebanyak 12.396 telah melayani sasaran 3B. Karena itu, optimalisasi pelaksanaan di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung capaian nasional.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menegaskan kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya menyerap aspirasi dan memotret langsung pelaksanaan program di daerah. Hasil kunjungan, kata dia, akan dibahas bersama lima kementerian terkait di tingkat pusat.

“Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda formal dan rutinitas belaka,” ujar M. Yahya Zaini. “Kami membuka ruang dialog konstruktif untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program dan serapan APBN 2025, serta mengidentifikasi hambatan implementasi di daerah.”

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syariffudin, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI dan pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel 2025 mencapai 76,10 dengan rata-rata pertumbuhan 0,81 persen per tahun selama 2020–2025.

“Kami berharap kunjungan kerja ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI. Kami siap transparan serta terbuka terhadap berbagai masukan demi peningkatan pelayanan publik,” kata Sekda Kalsel.